Kabar Tokoh
Protes Presiden ILC saat Nusron Wahid Sebut Karni Ilyas seolah Benarkan bahwa Hukum Tajam Sebelah
Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas layangkan protes pada pernyataan Politisi Partai Golkar Nusron Wahid terkait potret hukum Indonesia.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Presiden Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas layangkan protes pada pernyataan Politisi Partai Golkar Nusron Wahid terkait potret hukum di Indonesia.
Hal tersebut tampak pada program ILC bertajuk 'Potret Hukum Indonesia 2019: Benarkah Tajam Sebelah?' yang tayang di tvOne, Selasa (12/2/2019) malam.
Awalnya, Karni Ilyas mempersilakan Nusron untuk menyampaikan pendapatnya sebagai narasumber ILC.
Nusron pun membuka pernyataannya dengan membacakan tema yang diusung di acara tersebut.
• Karni Ilyas Jelaskan Alasan ILC Tak Hadirkan Aparat Penegak Hukum Meski Usung Tema Hukum Indonesia
"Tadi Pak Karni awal di sini membuat narasi prolog tentang kosakata benarkah tajam sebelah itu dengan menyebut setidaknya empat kasus politik," kata Nusron Wahid.
"Satu Ahmad Dhani, kedua Slamet Ma'arif, ketiga Rocky Gerung, keempat Ratna Sarumpaet," paparnya.
Ia juga membahas soal pernyataan Pakar Hukum Pidana Ganjar Laksmana bahwa politisi makin sadar hukum bisa dijadikan kendaraan atau instrumen politik kekuasaan.
"Jadi topik kita kali ini adalah, benarkah hukum itu bisa dijadikan instrumen politik? Benarkah bahwa hukum pada kali ini adalah dijadikan alat untuk membungkam? Karena diawali oleh Pak Karni di sini saya pertegas, orang-orang yang kritis pada pemerintah, atau yang berbeda pendapat dengan pemerintah," paparnya.
Nusron pun berpedapat bahwa hal ini adalah narasi yang ingin dibangun di masyarakat.
"Ini namanya Suudzon," kata Karni Ilyas.
"Ini bukan Suudzon, Pak Karni yang mulai tadi," balas Nusron.
Ia pun menyampaikan kembali pendapatnya.
"Praktik hukum kita bukan tajam ke bawah, bukan tajam ke sebelah, bukan tajam ke kanan, bukan tajam ke kiri, tapi tajam ke mana-mana. Saking tajamnya, kadang-kadang ini nabrak semua pihak, nabrak salah arah, dan sebagainya, saking tajamnya," tegas Nusron.
Nusron pun menegaskan bahwa praktik hukum di Indonesia tidak mengenal oposisi maupun petahana.
Nusron lantas menyampaikan sejumlah contoh kasus yang sama dengan yang terjadi pada keempat orang yang telah disebutkannya tadi.