Soal Penegakan HAM, Refly Harun: Penting Didiskusikan tapi Barangkali Tidak Penting untuk Dikerjakan

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai persoalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hanya penting untuk dibicarakan dan tidak untuk dikerjakan.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One dengan tema 'Menjelang Debat Capres: Penegak Hukum di Mata 01 & 02', Selasa (15/1/2019) malam.

Awalnya, Refly Harun menyinggung soal kedua calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang berkontestasi di Pilpres 2019.

• Refly Harun: Saya Tidak Yakin Pemilu 2019 Itu Bebas dari Money Politics

• Rocky Gerung Buat Simulasi Debat soal Pelanggaran HAM, Fahri Hamzah: Punya Simulasi Lain Enggak?

• Top Scorer Liga 1 2018 Aleksandar Rakic, Resmi Berseragam Madura United

Menurutnya, banyak pemimpin di Indonesia yang tidak serius menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

"Saya merasa bahwa mungkin jangan-jangan mood saya mengatakan setiap pemimpin yang hadir, entah itu Jokowi, entah 01 dan 02, itu tidak menganggap penyelesaian masalah HAM masa lalu adalah soal penting," kata Refly Harun.

"Penting untuk didiskusikan tapi barangkali tidak penting untuk dikerjakan," sambung dia.

Setelah itu, Refly Harun mencontohkan soal pembatalan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tahun 2006.

"Komisi kebenaran dan rekonsiliasi tahun 2006 dibatalkan karena undang-undang itu membarter pengampunan dan ganti rugi. Jadi kalau bisa ganti rugi Anda akan diampuni," jelas Refly Harun.

"Makanya kemudian dalam standar internasional, undang undang yang seperti ini undang-undang yang melanggar HAM, karena itu dibatalkan," beber dia menambahkan.

• Hadir di Program ILC, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Akui Diundang secara Dadakan

• Boni Hargens Ibaratkan Debat di ILC Bagaikan Mengurai Sampah di Muara Sungai

• Di ILC, Rocky Gerung Tutup Kuping saat Mendengar Penjelasan Boni Hargens soal Pelanggaran HAM

Kendati demikian, kata Refly Harun, banyak pihak yang tidak berinisiatif untuk membuat KKR lebih baik.

"Setelah pembatalan 2006 itu, apakah kita berpikir untuk membuat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebenar-benarnya."

"Jadi kalau kita bicara penegakan HAM termasuk penegakan HAM masa lalu, maka bangkitkan dulu mood yang positif, bahwa memang siapa yang terpilih akan mengerjakan itu."

"Karena kalau tidak, tidak ada gunanya, dia (Persoalan HAM) hanya jadi pembicaraan terus menerus," tandas Refly Harun.

Simak video selengkapnya di bawah ini: