Polemik Pejabat Negara
Usulan Berbagai Pihak soal Kasus Keracunan MBG, Mensesneg: Yang Terbaik untuk Saat Ini Dikerjakan
Simak pernyataan berbagai pihak mengenai ratusan kasus keracunan akibat MBG (Makan Bergizi Gratis)
Penulis: Magang TribunWow
Editor: Tiffany Marantika Dewi
"Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” ujar Dadan Hindayan pada Senin (22/9/2025).
Baca juga: Jabar Sudah Siapkan Rp 1 Triliun untuk MBG, Bey Machmudin Serahkan Penggunaan ke Dedi Mulyadi
2. Menteri Sekretariat Negara
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi turut menanggapi usulan mengenai perubahan MBG menjadi bantuan tunai.
Dirinya menjelaskan jika program MBG mendapat banyak usulan dari berbagai pihak.
Namun, saat ini BGN dinilai melakukan skema yang terbaik untuk dijalankan.
"Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak."
"Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan," kata Prasetyo Hadi pada Jumat (19/9/2025), dilansir dari Kontan.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra menyatakan jika insiden keracunan siswa karena MBG tidak bisa ditoleransi lagi.
"Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak."
"Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG," kata Jasra Putra pada (21/9/2025), dikutip dari Tribunnews.
Ia turut mengusulkan jika program MBG dihentikan sementara guna menyusun kembali instrumen panduan dan pengawasan yang lebih baik.
Baca juga: Kata Kepala Badan Gizi Nasional soal Kabar Raffi Ahmad Dapat Proyek 300 Titik Dapur di Banten

4. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM)
Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc menilai jika kasus keracunan pada ratusan siswa adalah kasus serius.
“Saya kira kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan,” kata Sri Raharjo pada 29 Agustus 2025, dikutip dari website resmi UGM.
Dirinya menekankan bahwa pemerintah harus memerhatikan pengawasan melalui audit rutin.
Pelatihan berkelanjutan kepada pihak yang terlibat langsung juga krusial untuk dilakukan.
Selain itu, ia mengimbuhkan jika sanksi tegas harus segera diberikan jika terjadi kelalaian.
(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)
Baca Berita Selanjutnya Google News
Komentar Pakar dan Pejabat soal Viral Aksi 'Stop Tot Tot Wuk Wuk': Harus Tahu Malu |
![]() |
---|
Viral Deretan Pernyataan Menkeu Purbaya setelah Sebulan Dilantik: Ancam Pengedar Rokok Ilegal |
![]() |
---|
3 Kebijakan Bahlil Lahadalia yang Dinilai Kontroversial: Monopoli BBM sampai Batasi Gas LPG |
![]() |
---|
Deretan Kasus Viral Korupsi Pejabat Gorontalo: Ayah Wahyudin Moridu Termasuk |
![]() |
---|
6 Fakta Wahyudin Moridu: Eks DPRD Gorontalo Viral Ucap Rampok Uang Negara, Kini Dipecat & Jadi Kuli |
![]() |
---|