3 Kebijakan Bahlil Lahadalia yang Dinilai Kontroversial: Monopoli BBM sampai Batasi Gas LPG

TRIBUNWOW.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa kali menjadi sorotan ihwal kebijakannya.

Kebijakan yang diambil oleh Bahlil Lahadalia ini terjadi polemik di masyarakat saat dirinya menjabat menteri di Kabinet Merah Putih era Prabowo-Gibran.

Sejumlah kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia menuai sorotan baik di media sosial maupun ramai jadi perbincangan.

Baca juga: Bukan Cuma Erick Thohir, Ini 5 Menteri Rangkap Jabatan Ketum Federasi Sepak Bola, Qatar hingga Rusia

1. Monopoli BBM oleh Pertamina

SPBU swasta seperti AKR, Vivo, dan Shell mengeluh karena stok BBM kosong yang mereka alami karena kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia yang dikeluarkan pada awal Agustus 2025.

Kebijakan itu mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Isinya, perusahaan SPBU swasta dilarang melakukan impor untuk stok bahan bakar.

Sebagai gantinya, SPBU Swasta harus mengambil stok dari Pertamina.

Bahlil menganggap kebijakan ini guna menjaga neraca perdagangan sekaligus mengatur pemenuhan kebutuhan bahan bakar.

Alhasil, para pekerja SPBU swasta harus menghadapi ancaman PHK.

Sebagian mereka bertahan dengan berjualan makanan ringan sampai kopi di SPBU.

Menanggapi hal ini, dilansir dari WARTAKOTAlive.com, SPBU swasta akhirnya menyetujui aturan yang dibuat Bahlil untuk berkolaborasi dengan Pertamina dalam memasok BBM.

Di sisi lain, Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, kontra dengan kebijakan itu.

Menurutnya pemerintah harus tetap membuka keran impor BBM bagi perusahaan migas swasta. 

Hal ini guna menjaga iklim usaha yang kompetitif dan memberikan lebih banyak opsi kepada konsumen.

Baca juga: Menteri Bahlil Singgung soal Adanya Reshuffle, Istana Beri Bantahan dan Singgung Partai Golkar