Dilibatkan dalam Pemilu namun tidak dalam pembuatan kebijakan Pemerintah.

"Ini semacam buruh, masyarakat hanya dijadikan semacam pelacur politik yang digunakan hanya pada saat kampanye."

"Hanya saat Pemilu tapi saat pembuatan kebijakan, kita tidak dilibatkan," kata Sultan Rifandi.

• Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Banyak Dapat Penolakan, Ini Kata Wasekjen DPP Partai NasDem

Saat akan melanjutkan pernyataannya, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menegaskan pihaknya sudah mendengar usulan-usulan buruh dalam kaitannya dengan proses Omnibus Law.

"Kalau masyarakat sudah ditempatkan seperti pelacur politik maka pemerintah, negara, seperti mucikari yang sudah menjual," ujar Sultan Rifandi.

"Sudah-sudah didengar, tapi komitmennya akan dilibatkan," sela Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan, rapat pembahasan Omnibus Law dapat diikuti oleh masyarakat umum.

"Maka nanti di semua rapat pembahasan diikuti, karena saya yakin rapatnya akan bersifat terbuka untuk umum," kata dia.

Ia menjelaskan, pembahasan Omnibus Law diharapkan selesai dalam 100 hari.

• Konfederasi KASBI Soroti Dampak Omnibus Law bagi Generasi Muda: Perbudakan Modern Semakin Dilakukan

Meski demikian, Arsul Sani meminta jangan sampai terlalu optimis dan pesimis terkait masalah tersebut.

"Kalau pemerintahn berharap ini dalam 100 hari kerja itu bisa kita selesaikan, kani ini nanti kita lihat."

"Kita tidak boleh juga terlalu optimus lebih dari itu, tapi juga tidak boleh posimis," jelasnya.

Lihat videonya sejak menit ke-5:20:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)