"Sub judul terakhir buku paradoks di Indonesia, Jokowi The Best Actor Paradoks di Indonesia," kritik Sultan.

Mendapat kesempatan membalas Sultan, politikus Gerindra, Fadli Zon yang turut hadir mulanya mengapresiasi pendapat Sultan.

• Prabowo Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Direktur Indo Barometer: Waspadalah, Anda Belum Aman

"Jadi begini saya apresiasi pendapat itu dan harus kita melihat dalam sebuah konteks," katanya.

Ia juga menyayangkan RUU KPK yang dibuat hanya dalam waktu singkat.

"Ketika itu memang agak dipaksakkan begitu, RUU itu lahir begitu cepat dengan situasi transisional sebetulnya dan memang masih banyak perdebatan yang harusnya diperdalam ketika itu," lanjutnya.

Lalu, Fadli Zon mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo Subianto sempat menolak RUU KPK.

Namun, lantaran ada perubahan maka pihak Gerindra hanya memberikan catatan.

"Dan sebenarnya ada arahan dari Pak Prabowo ketika itu ya tolak aja sebetulnya begitu."

"Tapi memang dinamika akhirnya dengan catatan, dan catatan itu ada beberapa hal terkait dengan Dewas Pengawas dan lain-lain," jelas Fadli Zon.

• Fadli Zon Tak Terima Prabowo Subianto Dikaitkan Anggaran Atasi Terorisme, Fadjroel: Beliau di Sana

Lihat videonya mulai menit ke-19:50:

Ketua Dema UIN Kritik Omnibus Law di Rapat Sidang DPR

Ketua Dewan Masyarakat (Dema) UIN Syatif Hidayatullah, Sultan Rifandi dengan lantang mengkritik Omnibus Law di parlemen.

Hal itu diketahui melalui acara TV One Dua Sisi yang berlangsung di Gedung Parlemen pada Jumat (14/2/2020).

Sultan Rifandi mengatakan, jangan sampai masyarakat hanya menjadi tempat untuk meraih suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

• Kritik Sistem Upah hingga PHK Kaum Buruh dalam Omnibus Law, Presiden OPSI: Bagaimana Tidak Pesimis?

"Jangan sampai buruh, masyarakat, ini hanya digunakan pada saat kampanye politik saja," kata Sultan Rifandi.

Bahkan, Sultan Rifandi menyebut rakyat kini seperti pelacur politik.