TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, menyebutkan ada dampak bagi generasi mendatang akibat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law).

Menurut Nining, pembahasan omnibus law  tidak memperhitungkan efek sampingnya bagi generasi muda.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Dua Arah KompasTV, Nining berpendapat tuntutan di kemudian hari akan lebih berat sementara inflasi dan kebutuhan ekonomi akan semakin pesat, Senin (3/2/2020).

• Pro Kontra Rencana Omnibus Law, Konfederasi KASBI Ungkit Pernyataan Jokowi: Bertolak Belakang

Ia bahkan berpendapat di masa mendatang lapangan kerja akan lebih berat dan menyebutnya sebagai "perbudakan modern".

Selain itu, sistem pengupahan tidak sebanding dengan kenaikan iuran jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Awalnya Nining menyinggung Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam PP 34 Nomor 75 tahun 2019, ditetapkan iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan sebesar 100 persen.

"Itu pemerintah menyampaikan soal sistem jaminan nasional ini adalah bagaimana untuk memberikan jaminan sosial terhadap rakyat," papar Nining.

Menurut Nining, kenaikan BPJS yang tidak sebanding dengan kenaikan upah memberatkan pekerja.

"Tapi praktiknya hari ini, per 1 Januari 2020, dengan kenaikan itu adalah beban derita bagi rakyat," tegasnya.

Mengenai keberadaan omnibus law yang disebut dapat meningkatkan investasi, Nining menyanggah hal tersebut.

"Kalau kita bicara persoalan kepentingan hanya untuk menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi, logikanya tidak mungkin pertumbuhan ekonomi itu terjadi peningkatan ketika konsumsi masyarakatnya semakin rendah," jelasnya.

Ia mengatakan bahkan perubahan kebijakan tersebut dapat berpengaruh kepada generasi berikutnya.

"Di mana kita tahu perbudakan modern semakin dilakukan, karena apa?" katanya.

"Para pelajar mahasiswa yang hari ini masih duduk di bangku sekolah akan menjadi korban dari ancaman kebijakan itu," tegas Nining.

• Soroti Pengupahan dalam Omnibus Law, Konfederasi KASBI Singgung Jaminan Sosial: Derita bagi Rakyat