Minta KPAI Tak Cuma Komentari Siswa di Barak, Dedi Mulyadi: Kalau Merasa Salah, Mari Turun Bersama

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menantang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), agar bisa ikut turun tangan mengatasi siswa nakal, bukan hanya berkomentar.

Tantangan ini dilayangkan Dedi Mulyadi setelah KPAI menyoroti dugaan intimidasi siswa di barak militer.

Intimidasi ini berupa ancaman tak naik kelas, apabila menolak program pendidikan karakter versi militer.

Dedi Mulyadi pun mengajak KPAI ikut turun bersama dan ambil peran dalam mendidik anak-anak.

Baca juga: PDIP Vs Dedi Mulyadi soal Menggaji Warga Jakarta, Respons Pepatah Rumput Tetangga Lebih Hijau

 "Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama. Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," kata KDM, Minggu (18/5/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

Komandan Resimen Armed 1 Sthira Yudha, Kolonel Arm Roni Junaidi, menyatakan pihaknya siap terus membantu pemerintah daerah dalam program pembinaan karakter pelajar. 

Ia memastikan tidak ada kekerasan dalam proses pelatihan dan berjanji akan meningkatkan kenyamanan fasilitas barak ke depannya.

“Ini murni untuk pembinaan. Fasilitas akan terus kami benahi agar para pelajar merasa nyaman, dan tentu saja kami pastikan tidak ada kekerasan,” kata Roni.

Penuhi Hak Anak Dulu

Komisioner KPA), Aris Adi Leksono mengaku masih belum bisa menilai tepat atau tidaknya program yang dicetuskan oleh Dedi Mulyadi dengan mengirim anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.

Aris menyebut, program pembinaan anak bermasalah di barak militer ini baru berjalan, sehingga KPAI masih melakukan pengawasan.

Menurut Aris, anak masuk dalam kelompok rentan, sehingga butuh adanya pendekatan dan perlindungan.

Kemudian dalam perlindungan anak ini, ada pemenuhan hak anak yang harus dilakukan.

"Kami belum bisa pada tepat atau tidak, karena ini juga baru berjalan, kami akan melakukan pengawasan. Tapi pada prinsipnya begini, anak masuk dalam kelompok rentan."

"Karena dia masuk dalam kelompok rentan, maka dia butuh pendekatan-pendekatan khusus,  dia butuh perlindungan."

"Dalam ruang lingkup perlindungan anak itu ada tahapan bagaimana pemenuhan hak anak, yang kemudian baru pada tahapan perlindungan khusus anak," kata Aris dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (6/5/2025).