Irma Hutabarat Nilai Janggal Isu Pelecehan Putri oleh Brigadir J: Masih Semobil, Barangnya Dibawakan

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Irma Hutabarat membeberkan kejanggalan pengakuan Putri Candrawathi terkait kasus rudapaksa yang dialaminya.

Dilansir TribunWow.com, istri Ferdy Sambo itu mengaku mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mendiang ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah.

Namun anehnya, setelah rudapaksa dilaporkan sudah terjadi, Brigadir J masih terlihat semobil dan bahkan membawakan barang-barang Putri.

Baca juga: Ferdy Sambo dan PC Diistimewakan LPAI hingga Komnas HAM, Ayah Brigadir J: Istri Saya Tak Digubris

Menurut Irma, kembali disinggungnya narasi pelecehan seksual yang sebelumnya sudah ditutup oleh Timsus Kapolri, merupakan upaya pembodohan.

Apalagi mengingat keterangan Putri yang berubah-ubah terkait kronologi, lokasi dan waktu kejadian.

"Kita ini punya nalar, dan ini melecehkan nalar jadinya," kata Irma dikutip kanal YouTube tvOneNews, Selasa (6/9/2022).

Awalnya, Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas Duren Tiga, Jakarta, Jumat (8/7/2022).

Namun kemudian keterangan berubah menjadi tindak pemerkosaan yang terjadi di rumah Magelang pada Kamis, (7/7/2022).

"Karena tidak mungkin ada kejadian (pelecehan-red) di Magelang dua bulan lalu, sekarang jadi pemerkosaan. Beda banget loh pemerkosaan sama pelecehan seksual," imbuhnya.

Baca juga: Tertawakan Komnas HAM, Susno Duadji soal Isu Pelecehan oleh Brigadir J: Seperti Tidak Mengerti Hukum

Selain itu, Irma menemukan kejanggalan lain di mana seusai kejadian rudapaksa, Brigadir J masih ikut kembali ke Jakarta bersama Putri.

Keduanya dikabarkan sempat semobil, sementara sang ajudan juga masih membawakan barang-barang Putri sesampainya di rumah Saguling, Jakarta.

"Mana mungkin orang diperkosa tiba-tiba masih satu mobil, lalu semua barangnya masih dibawakan oleh Yosua," singgung Irma.

"Kalau ada orang mengalami kekerasan (seksual-red), melihat mukanya saja tidak sudi."

Irma menilai saat ini masyarakat tengah dibodohi, termasuk oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Ia pun mempertanyakan dari mana kedua lembaga itu mendapat kesimpulan terkait tindak rudapaksa yang dialami Putri.

Pasalnya, dalam ketentuan hukum, keterangan dari tersangka merupakan hal terakhir yang akan dipercayai penyidik.

"Jadi kita ini dibodoh-bodohi sekarang. Saya biasanya masih mempunyai harapan karena Kapolri sudah bicara di depan Parlemen," ujar Irma.

"Tapi kalau melihat cara permainan membawa lembaga-lembaga negara yang sangat kacau rekomendasinya, maka perlu dipertanyakan."

"Saya ingin mempertanyakan pada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dari mana keluar rekomendasi seperti itu. Proses di belakangnya kami ingin tahu, apakah ada buktinya?"

Sementara itu, di kesempatan lain, ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan ada indikasi ironi victimisasi oleh Putri untuk terhindar dari hukuman berat.

"PC ini kan terancam pasal 340 KUHP, terancam hukuman mati, seumur hidup atau penjara," jelas Reza.

"Tidak ada cara untuk berkelit, kecuali satu siasat saja, mengklaim bahwa saya (Putri-red) adalah korban."

"Tampaknya siasat yang digunakan adalah memainkan ironi victimisasi, seorang pelaku berusaha menggeser dirinya untuk mempengaruhi opini publik barangkali otoritas penegak hukum dan majelis hakim bahwa dia bukanlah pelaku tapi adalah korban."

Baca juga: Sindir Komnas HAM bak Detektif Swasta, Penasihat Kapolri soal Rekomendasi Kasus Brigadir J: Lucu Itu

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke- 09.33:

Respons Komnas HAM saat Dikritik

Pihak Komnas HAM menegur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ikut angkat bicara soal istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi.

Dilansir TribunWow.com, Komnas HAM protes pada Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi yang membeberkan kejanggalan pengakuan Putri.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik pun mengimbau agar LPSK mengurusi tersangka justice collaborator Bharada Richard Eliezer alias Bharada E.

Baca juga: Kejanggalan Dugaan Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Diungkap LPSK, Singgung soal Relasi Kuasa

Diketahui, Komnas HAM lewat rekomendasinya meminta kepolisian untuk kembali menyelidiki dugaan pelecehan terhadap Putri di Magelang, Jawa Tengah.

Namun, berlawanan dengan rekomendasi tersebut, Edwin mengungkapkan adanya 5 kejanggalan yang membuat pelecehan tersebut mustahil terjadi.

Menanggapi hal ini, Taufan menilai bahwa LPSK sudah melewati batas wewenangnya.

Ia pun meminta agar lembaga yang diketuai Hasto Atmojo tersebut mengurus tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat lainnya.

"Dia (LPSK) urus saja tupoksinya menjamin keselamatan Bharada E, jangan masuk ke tupoksi lembaga lain," kata Taufan melalui pesan singkat pada Kompas.com, Senin (5/9/2022).

Baca juga: 5 Kejanggalan Dugaan Pelecehan Istri Sambo, Brigadir J Dipanggil ke Kamar hingga Dianggap Nekat

Menurut Taufan, LPSK seharusnya bisa menahan diri agar tak berkomentar pada hasil kerja lembaga lain.

Pasalnya, Komnas HAM menyatakan dugaan kuat adanya pelecehan itu setelah melakukan pemeriksaan dengan landasan ilmiah dengan menggandeng dua ahli psikologi.

Apalagi ditambah empat orang saksi yang beberapa di antaranya, termasuk Putri, kini dinyatakan sebagai tersangka.

"Ada empat saksi dan dua ahli psikologi, itu pun kami tetap menggunakan kata 'dugaan' supaya didalami lagi dengan menggunakan ahli lain dari lembaga resmi," tandasnya.

Mendukung pernyataan tersebut, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, menilai Putri masih dalam kondisi trauma.

Secara spesifik, trauma tersebut dialami akibat adanya peristiwa pelecehan seksual seperti yang diakuinya.

“Dalam menyampaikan peristiwa kekerasan seksual di Magelang, Putri masih menunjukkan indikasi trauma korban,” kata Siti Aminah.

"Ketika menceritakan peristiwa di Magelang ia masih mengalami kesulitan, tangannya saling menggenggam kencang."

"Di dua pertemuan pertama, ibu PC masih menangis terus tanpa suara, beberapa hal dijawab dengan bahasa anggukan atau kedipan," tandasnya.(TribunWow.com/Via)

Berita lain terkait