Breaking News:

Konflik di Afghanistan

Taliban Kembali Umumkan Pejabat Baru Afghanistan, Tetap Tak Ada Perempuan

Taliban kembali umumkan susunan kabinet terbaru dengan tanpa melibatkan perempuan, minta PBB dan dunia internasional akui pemerintahan Afghanistan

AFP
Pejuang Taliban berdiri di atas kendaraan polisi yang rusak di sepanjang pinggir jalan di Kandahar, Afganistan, pada 13 Agustus 2021. Taliban kembali umumkan susunan kabinet terbaru dengan tanpa melibatkan perempuan, minta PBB dan dunia internasional akui pemerintahan Afghanistan pada Selasa (21/9/2021). 

TRIBUNWOW.COM – Taliban kembali umumkan perluasan kabinet sementara untuk memimpin Afghanistan, tetapi tetap tidak menyertakan perempuan pada Selasa (21/9/2021).

Dilansir dari Al Jazeera, komunitas internasional sebelumnya telah menegaskan akan menilai Taliban dari tindakan yang dilakukannya setelah mengambil alih ibu kota Afghanistan, Kabul, pada 15 Agustus lalu.

Mereka akan melihat perlakuan Taliban terhadap perempuan dan kelompok minoritas sebelum memberikan pengakuan atas pemerintahan di Afghanistan.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pengumuman kabinet baru Afghanistan pada Selasa (7/9/2021).
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers pengumuman kabinet baru Afghanistan pada Selasa (7/9/2021). (YouTube/Al Jazeera English)

Baca juga: Membersihkan Toilet Jadi Satu-satunya Pekerjaan yang Boleh Dilakukan Wanita Afghanistan oleh Taliban

Baca juga: Taliban Tutup Kementerian Urusan Wanita Afghanistan, Pilih Aktifkan Kembali Polisi Moralitas

Dalam pemerintahan Taliban sebelumnya di Afghanistan pada akhir 1990-an, Taliban telah melarang perempuan mendapat pendidikan mau pun bekerja.

Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid membela penambahan terbaru pejabat di kabinetnya.

Mujahid mengatakan perubahan kebinet itu menyangkut anggota etnis minoritas, Hazara, meskipun belum melibatkan wanita.

Kelompok wanita diungkapkan akan mungkin ditambahkan nantinya.

Mujahid menuntut pengakuan dunia internasional atas pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Dia mengatakan tidak ada lagi alasan untuk menahan pengakuan itu.

“Adalah tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui pemerintah kami (dan) bagi negara-negara lain, termasuk negara-negara Eropa, Asia dan Islam, untuk memiliki hubungan diplomatik dengan kami,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa (21/9/2021).

Penunjukan pejabat baru itu, termasuk tokoh-tokoh dari Panjshir dan Baghlan.

Mujahid juga memberikan tanggapan atas pembatasan anak perempuan untuk menerima pendidikan di sekolah menengah.

Dia mengatakan keputusan itu hanya sementara dan akan segera diumumkan kapan anak perempuan bisa kembali ke sekolah.

Baca juga: Taliban Hanya Sebut Anak Laki-laki dalam Pembukaan Kembali Sekolah, Nasib Perempuan Dipertanyakan

Namun, Mujahid tidak memberikan keterangan lebih lanjut selain pernyataan Taliban sedang membuat perencanaan untuk memungkinkan anak perempuan mendapat pendidikan di jenjang sekolah menengah sebagaimana laki-laki.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada 15 Agustus lalu, sekolah-sekolah sudah ditutup.

Membatasi pendidikan anak perempuan di sekolah menengah sama saja dengan menghalangi mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Para siswi dan orang tua mengatakan kekhawatiran mereka .

 “Saya sangat khawatir tentang masa depan saya,” kata seorang siswi Afghanistan, dikutip dari BBC pada Sabtu (18/9/2021).

“Semuanya terlihat sangat suram. Setiap hari saya bangun dan bertanya pada diri sendiri mengapa saya hidup? Haruskah saya tinggal di rumah dan menunggu seseorang mengetuk pintu dan meminta saya untuk menikah dengannya? Apakah ini tujuan menjadi seorang wanita?,” tambahnya.

Sementara, ayah dari siswi itu mengungkapkan keinginannya agar putrinya bisa mendapat pendidikan.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved