Taliban Tutup Kementerian Urusan Wanita Afghanistan, Pilih Aktifkan Kembali Polisi Moralitas

TRIBUNWOW.COM – Palang penanda bertuliskan ‘Kementerian Urusan Wanita’ di Afghanistan sudah dilepas dan digantikan dengan ‘Kementerian Doa, Bimbingan dan Promosi Pencegahan Perilaku Buruk’ pada Jumat (17/9/2021).

Taliban telah menutup kementerian urusan wanita dan menggantinya dengan lembaga yang pernah menerapkan aturan agama secara ketat, dilansir dari BBC pada Sabtu (18/9/2021).

Lembaga itu sudah ada sebelum Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan, tetapi berkembang selama pemerintahan mereka antara tahun 1996 dan 2001.

Baca juga: Taliban Hanya Sebut Anak Laki-laki dalam Pembukaan Kembali Sekolah, Nasib Perempuan Dipertanyakan

Baca juga: Taliban Tak Izinkan Wanita Afghanistan Bekerja dengan Pria, Ini Alasannya

Tujuan dari kementerian itu adalah bertanggung jawab untuk mengerahkan apa yang disebut polisi moralitas ke jalan-jalan guna menegakkan interpretasi ketat Taliban terhadap hukum Syariah.

Polisi moralitas dikenal kejam karena memukuli wanita yang dianggap berpakaian tidak sopan atau berada di luar rumah tanpa wali laki-laki.

Anak perempuan juga tidak diizinkan mendapat pendidikan di sekolah, sementara hiburan seperti musik dan tarian juga dilarang.

Siapa pun yang terbukti melanggar aturan itu akan dihukum berat, termasuk pemukulan, cambuk dan eksekusi di depan umum.

Tidak hanya bagi perempuan, Taliban juga memberlakukan aturan untuk kelompok laki-laki.

Mereka diharuskan menumbuhkan janggut dan tidak boleh menggunakan potongan rambut ala Barat.

Selama pemerintahan Taliban pada 1990-an, kementerian memaksakan aturan Islam yang ketat dan pembatasan keras terhadap perempuan.

Kelompok hak asasi manusia sebelumnya telah mengkritik tindakan Taliban membungkam perbedaan pendapat serta pemberlakuan pembatasan pada warga Afghanistan, terutama bagi wanita dan anak perempuan.

Namun, seorang anggota Taliban menyatakan lembaga moralitas itu penting untuk negara.

“Tujuan utamanya adalah untuk melayani Islam. Oleh karena itu, wajib memiliki Kementerian Doa, Bimbingan dan Promosi Pencegahan Perilaku Buruk,” kata seorang anggota Taliban, Mohammad Yousuf, kepada New York Post.

Baca juga: Taliban Bolehkan Wanita di Afghanistan Belajar di Universitas, Ini Syaratnya

Baca juga: Taliban Larang Wanita Afghanistan Olahraga, Anggap sebagai Kegiatan Tidak Penting

Pendirian lembaga moral itu menjadi tanda Taliban membatasi hak-hak perempuan saat mereka memegang pemerintahan, setelah menguasai Afghanistan.

“Staf Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Pembangunan Pedesaan Bank Dunia senilai Rp 1,4 triliun yang dijalankan oleh Kementerian Urusan Wanita, dikawal dari lapangan pada Sabtu (18/9/2021),” kata anggota program, Sharif Akhtar, yang juga termasuk di antara mereka yang dipindahkan, dilansir dari AP News, Sabtu (18/9/2021).