Reaksi Firli Bahuri saat Ditanya Kedekatan KPK dengan Parpol: Bagaimana Bisa Cegah kalau Gak Ketemu?

TRIBUNWOW.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menanggapi soal turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah yang dipimpinnya.

Dilansir TribunWow.com, di hadapan Presenter Aiman Witjaksono, Firli menyebut apa pun boleh dilakukan demi mencegah korupsi.

Termasuk berhubungan dekat dengan pemerintah serta partai politik.

Hal itu diungkapkannya dalam acara AIMAN Kompas TV, Senin (14/6/2021).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Korupsi Semakin Gila, Upaya Pelemahan KPK Sudah Ada sejak Dirinya Jabat Ketua MK

Baca juga: Nilai Banyak Koruptor yang Dendam, Mahfud MD Sebut Upaya Jokowi Lawan Pelemahan KPK

Firli mulanya buka suara soal jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menurun drastis di eranya.

"Dalam penegakan hukum tidak hanya diukur dari berapa orang yang tertangkap," jelas Firli.

"Tapi yang paling penting adalah berapa banyak aset atau kekayaan negara bisa dikembalikan."

Menanggapi ucapan Firli, Aiman lantas menyinggung soal kedekatan KPK kini dengan pemerintah dan partai politik.

Menurut Firli, kedekatan dengan pemerintah dan partai politik justru perlu dijalin agar korupsi bisa dicegah.

"Saya harus tanyakan juga, kalau KPK dulu menjaga jarak dengan kekuasaan, partai politik," tanya Aiman.

"Bagaimana dengan KPK sekarang?"

"Sekarang saya tanya, bagaimana bisa mencegah kalau tidak bisa ketemu orang, tidak pernah melihat sistemnya, tidak melakukan kajian, tidak pernah mendengar daerah mana rawan korupsi, daerah mana yang harus dilakukan upaya pencegahan," jawab Firli.

Baca juga: Kuliah Umum Virtual soal KPK di USU Tampilkan Video Porno, Pihak Kampus Sebut Ada yang Sabotase

Baca juga: Di Mata Najwa, Begini Reaksi Politisi PDIP Diminta Jawab Pertanyaan yang Sama dengan TWK Pegawai KPK

Ucapan Firli kembali ditimpali Aiman.

Kali ini, Aiman menyinggung soal pertemuan Firli dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M Zainul Majdi.

"Tapi kalau kemudian ada kasus di orang tersebut apakah boleh bertemu?," sambung Aiman.

Demi mencegah korupsi, kata Firli, apa saja boleh dilakukan.

Namun, Firli menyebut akan langsung menangkap siapa saja jika terlibat kasus korupsi.

"Terkait dengan pencegahan itu boleh apa saja dilakukan," kata Firli.

"Walaupun sedang diperiksa misalnya?," sahut Aiman.

"Tetapi seketika ada tindak pidana korupsi tetap dilakukan penindakan hukum secara tegas," tandas Firli.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-4.51:

Mahfud MD: Korupsi Semakin Gila 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut korupsi di Tanah Air saat ini semakin menggila. 

Dilansir dari Teribunnews.com, menurut Mahfud MD banyak masyarakat berharap pemberantasan korupsi dapat di lakukan di era reformasi. 

Namun ternyata korupsi terlihat Mahfud justru semakin meluas. 

Baca juga: Nilai Banyak Koruptor yang Dendam, Mahfud MD Sebut Upaya Jokowi Lawan Pelemahan KPK

"Dulu itu (korupsi) terkoordinir. Sekarang bapak lihat ke DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung korupsinya sendiri, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Selain itu korupsi juga kini semakin gila, bagaimana tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum disahkan sudah menjadi lahan korupsi bagi para koruptor. 

Dia juga memberi contoh soal modus korupsi tersebut.

Dicontohkannya ketika sebelum pengesahan APBN, DPR akan memasukkan anggaran yang diminta pemerintah daerah untuk pembangunan, namun dengan syarat memberi imbalan yanng dibayar di muka.

"Sekarang itu APBN sebelum jadi aja sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada sudah di begitu kan. Itu yang saya katakan bahwa korupsi sekarang itu semakin gila,"

"Bupati pengen bikin jalan dari kabupaten Kudus ke mana misalkan. Berapa anggarannya? Rp700 miliar oke dimasukkan APBN bayar di depan 7%. Itu yang terjadi sampai akhirnya seorang Bupati di luar Jawa itu sudah bayar tapi tidak masuk APBN," Ujar Mahfud MD.

"Teriak lalu ketahuan bahwa dia sudah bayar ke seorang anggota DPR dan ditangkap lalu masuk penjara," ungkapnya.

Mahfud tidak ingin diragukan soal keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi.

Baca juga: Diam-diam Rekam Adegan Mesum dengan Pacar, ABG Diciduk Polisi seusai Video Dilihat Ayah sang Gadis

Dia menceritakan dirinya telah melihat adanya upaya pelemahan KPK sejak menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). 

Saat dirinya menjadi Ketua MK, dia menyebut ada 12 kali usaha berbagai pihak yang ingin merubah Undang Undang yang menjadi dasar bangunan KPK. 

"Saya sejak dulu pro KPK sejak dulu. Saya ketua MK, 12 kali itu (KPK) ingin dirobohkan undang-undangnya dan saya bela dan menangkan KPK terus."

"Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak di pemerintah saja, ada di DPR, ada di partai dan di civil society dan civil society ini akan pecah juga," jelas dia.

Ketika ditanya terkait sikapnya terhadap pegawai KPK yang disingkirkan ketika tidak lolos TWK, dia menyatakan menghormati mereka. 

Tetapi memang perlu diakui juga bahwa memang ada pihak-pihak yang memiliki pendapat lain, termasuk para koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan dan takut ketahuan.

"Saya sangat hormat pada anak anak ini semua. Tetapi orang yang merasa punya data lain dan koruptor-koruptor yang dendam dan koruptor yang belum ketahuan tetapi takut ketahuan ini sekarang bersatu untuk hantam itu," kata Mahfud. (TribunWow.com)

Baca artikel lain terkait KPK