Breaking News:

Terkini Nasional

Mahfud MD Sebut Korupsi Semakin Gila, Upaya Pelemahan KPK Sudah Ada sejak Dirinya Jabat Ketua MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut korupsi di masa sekarang semakin menggila. 

YouTube Kompastv
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa memberantas para pemberontak di Papua bukan berarti memerangi rakyat Papua, Kamis (29/4/2021). Mahfud sebut 12 kali ada pihak yang ingin mengganti undang-undang KPK. 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut korupsi di Tanah Air saat ini semakin menggila. 

Dilansir dari Teribunnews.com, menurut Mahfud MD banyak masyarakat berharap pemberantasan korupsi dapat di lakukan di era reformasi. 

Namun ternyata korupsi terlihat Mahfud justru semakin meluas. 

Baca juga: Nilai Banyak Koruptor yang Dendam, Mahfud MD Sebut Upaya Jokowi Lawan Pelemahan KPK

"Dulu itu (korupsi) terkoordinir. Sekarang bapak lihat ke DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung korupsinya sendiri, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD semua korupsi sendiri-sendiri," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Selain itu korupsi juga kini semakin gila, bagaimana tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum disahkan sudah menjadi lahan korupsi bagi para koruptor. 

Dia juga memberi contoh soal modus korupsi tersebut.

Dicontohkannya ketika sebelum pengesahan APBN, DPR akan memasukkan anggaran yang diminta pemerintah daerah untuk pembangunan, namun dengan syarat memberi imbalan yanng dibayar di muka.

"Sekarang itu APBN sebelum jadi aja sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada sudah di begitu kan. Itu yang saya katakan bahwa korupsi sekarang itu semakin gila,"

"Bupati pengen bikin jalan dari kabupaten Kudus ke mana misalkan. Berapa anggarannya? Rp700 miliar oke dimasukkan APBN bayar di depan 7%. Itu yang terjadi sampai akhirnya seorang Bupati di luar Jawa itu sudah bayar tapi tidak masuk APBN," Ujar Mahfud MD.

"Teriak lalu ketahuan bahwa dia sudah bayar ke seorang anggota DPR dan ditangkap lalu masuk penjara," ungkapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Afzal Nur Iman
Editor: Atri Wahyu Mukti
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved