75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kompak Pilih Dipecat Dibanding Dibina: Ini Pelecehan dan Penghinaan

TRIBUNWOW.COM - Pada saat hadir di acara Mata Najwa, Rabu (26/5/2021), sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyatakan akan kompak memilih dipecat dibanding dibina.

Tes TWK tersebut pada dasarnya ditujukan sebagai syarat peralihan status para pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) namun menuai kontroversi karena pertanyaannya yang dinilai tidak relevan dengan pemberantasan korupsi.

Sampai saat ini diketahui ada 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK, 24 di antaranya dinyatakan dapat dibina kembali dan 51 dinyatakan telah mustahil dibina sehingga harus dipecat.

Baca juga: Saat TWK Penyidik KPK Rizka Anung Ditanya Beranikah Belokkan Kasus: Sampai Akhirnya Saya Berdebat

Belum diketahui siapa saja pegawai yang masuk dalam daftar 24 nama tersebut dan siapa yang masuk dalam daftar 51 yang diberhentikan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono adalah satu dari 75 pegawai yang tak lulus TWK.

Ia menyatakan lebih baik dipecat dibanding dibina.

"Ini pelecehan dan penghinaan bagi kita, lebih baik kita dipecat dari pada harus dibina lagi," ujar Giri.

Serupa dengan Giri, Kasatgas Penyidik KPK, Harun Al Rasyid turut menjadi pegawai KPK yang tak lulus TWK.

Harun mengatakan, dirinya dan seluruh 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK telah bertekad akan memilih diberhentikan dibanding dibina.

"Saya juga bertekad dengan kawan-kawan yang 75 itu, siapapun di antara 75 itu terpilih menjadi 24, kami akan tolak itu semua," ungkap Harun.

"Dan kami akan terus berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan ini," sambungnya.

Giri menambahkan, ia tak merasa dirinya gagal dalam tes tersebut.

Giri menganggap dirinya dan para pegawai KPK lain yang gagal memiliki kualitas terlalu baik sehingga harus diberhentikan.

"Yang kami takutkan adalah kita salah mendidik generasi depan, bahwa beginilah kejujuran tidak dihargai di republik ini, dan itu menyedihkan sekali," kata dia.

"Mereka menghilangkan orang-orang yang membentuk sistem," ungkap Giri.

Giri kemudian menyampaikan rasa kekecewaannya dan menganggap KPK telah mengalami kemunduran.

"16 tahun membangun berani jujur hebat, sekarang kaos ini menjadi berani jujur pecat, dan ini adalah kemunduran bagi bangsa ini," ujar Giri.

Baca juga: Raja OTT Heran Jadi Orang Nomor 1 Paling Diwaspadai di KPK, Ungkap Kerap Ngobrol Bareng Firli Bahuri

Simak videonya mulai menit ke-2.30:

BKN Jamin Hasil TWK Pegawai KPK Objektif

Pelaksanaan TWK sendiri menuai banyak kontra karena dianggap kontra produktif dengan menonaktifkan pegawai-pegawai KPK yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai TWK sebagai upaya KPK untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

Sementara itu Badan Kepegawaian Negara (BKN), menjamin pelaksanaan TWK para pegawai KPK dilakukan secara objektif.

Penjelasan itu tertuang dalam rilis pers nomor 13/RILIS/BKN/V/2021.

Pada rilis tersebut dijelaskan dalam poin ke-4 TWK yang dilakukan kepada pegawai KPK hanya dilakukan kepada jabatan-jabatan tertentu dan berbeda dari TWK CPNS biasa.

"Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS,"

"CPNS adalah entry level, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan,"

"Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior (Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama, dll),"

Baca juga: Sederet Pertanyaan Seleksi TWK KPK, dari Pacaran, Agama, Kesediaan Lepas Jilbab, hingga Perceraian

Dijelaskan pula dalam poin ke-5, untuk menjaga independensi, KPK menerapkan multi-metode dan multi-asesor dalam pelaksanaan TWK.

Multi-metode memiliki arti melakukan lebih dari satu tes atau lebih dari satu alat ukur.

Kemudian, multi-asesor memiliki arti, asesor yang dilibatkan tidka hanya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi juga dari Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Pusat Intelijen TNI AD.

Selanjutnya dalam poin ke-6, dituliskan dalam proses asesmen TWK, pelaksanaannya diawasi atau diobservasi oleh tim dari BKN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Berikut kutipan rilis BKN nomor 5.

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting,"

"Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga."

Sebagai informasi, TWK dilakukan oleh BKN sebagai syarat peralihan status para pegawai KPK yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). (TribunWow.com/Anung)

Berita lain terkait KPK