Isu Kudeta Partai Demokrat
Curhat Yasonna Laoly seusai Tolak Demokrat Kubu Moeldoko, Ngaku Sangat Dongkol pada Kubu AHY
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meluapkan kejengkelannya pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly meluapkan kejengkelannya pada Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dilansir TribunWow.com, Yasonna mengaku dongkol pada kubu AHY karena sebelumnya melayangkan tudingan pada pemerintah.
Hal itu diungkapkan Yasonna dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Kubu Moeldoko Sebut Keputusan Terbaik, Singgung Pembuktian
Baca juga: Wanti-wanti Andi Mallarangeng jika Demokrat Moeldoko Gugat ke PTUN: Gali Kuburannya Lebih Dalam
Sebelumnya, pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserang, Sumatera Utara.
Dengan keputusan tersebut, posisi Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB pun dianggap tak sah oleh pemerintah.
"Sejak awal saya kan sudah sampaikan, pada saat Pak SBY atau sebelumnya Andi Arief dan orang-orangnya termasuk AHY," ucap Yasonna.
"Bahkan AHY sebagai ketua umum Demokrat mengirim surat ke Istana."
Yasonna langsung mengaku dongkol pada kubu AHY.
Menurut dia, kubu AHY terus menyerang dan menuduh pemerintah terlibat dalam upaya pendongkelan Partai Demokrat.
"Kita tuh sebenarnya udah dongkol banget," ujar Yasonna.
"Saya dicatut nama saya, dia bilang 'Ada pertemuan menteri hukum dan HAM, dengan Moeldoko'."
"Ya ada pertemuan, kalau kita di Istana pasti ketemu tapi kita tidak pernah berbicara soal itu."
Baca juga: Sindiran Politisi untuk Moeldoko seusai Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB: Ketum Abal-abal Insaf
Baca juga: KLB Deli Serdang Ditolak, Demokrat Kini Ajak Moeldoko Gabung Resmi: Kalau Mau Jadi Cagub DKI
Yasonna menegaskan, pihaknya netral dalam menyelesaikan masalah ini.
Hingga akhirnya pemerintah menolak Partai Demokrat yang diketuai oleh Moeldoko, sang kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
"Saya sudah bilang katakan kami akan bertindak seusai ketentuan perundang-undangan dan AD/ART partai politik," jelasnya.