Terkini Daerah
Sudah Punya KTP, Sebanyak 3.000 Orang Rimba Sudah Jadi WNI, Tolak Tawaran Risma Beri Rumah Permanen
Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan perjalanan ke Jambi untuk 'mengesahkan' ribuan Orang Rimba menjadi warga Negara Indonesia.
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Namun, wacana itu langsung ditolak orang rimba. Menurut Ngalembo, orang rimba saat ini belum butuh rumah permanen. Yang paling dibutuhkan oleh orang rimba saat ini adalah akses lahan untuk menghidupi perekonomian mereka.
"Kami tidak belum butuh rumah permanen. Kami butuh lahan untuk bercocok tanam, dan nanti kalau sudah ada kebun pasti kami menetap," kata Ngalembo.
Orang Rimba saat ini masih hidup semi nomaden. Mereka masih menjalankan tradisi melangun saat terjadi musibah kematian keluarganya.
Sehingga, tak jarang dari mereka tak kembali ke rumah untuk meninggalkan duka.
Selain itu, dalam kepercayaan Orang Rimba, mereka tak mengenal rumah beratap dan berdinding.
Sebab menurut kepercayannya, jika mereka tinggal di rumah permanen, mereka tidak bisa berinteraksi dengan dewa mereka.
"Dari nenek moyang kami kalau bangun rumah tergantung dengan dewa. Kami tidak mau kalau orang luar yang buat rumah kami, karena kalau rumah kami ada atap dan dinding, dewa kami tidak bisa masuk, dan anak-anak bisa sakit," kata Ngalembo.
Orang Rimba Resmi Kantongi KTP
Orang Rimba di Provinsi Jambi telah mengikuti perekaman data kependudukan.
Pada tahap pertama perekaman ini ditargetkan 414 KK orang rimba, dengan jumlah hampir 3.000-an jiwa akan mendapatkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
Perekaman data kependudukan orang rimba dilakukan di empat lokasi.
Di antaranya di Kabupaten Batanghari dilakukan di kantor Desa Jelutih untuk merekam 104 KK.
Kemudian Kantor Desa Bukit Suban perekaman data 162 KK Orang Rimba di Kecamatan Air Hitam.
Selain itu, di Kantor Desa Limbur Tembesi untuk 66 KK orang rimba di Kecamatan Bathin Delapan, serta 81 KK di Kantor Camat Pelepat Kabupaten Bungo.
Perekaman data kependudukan orang rimba ini terlaksana atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.