Gusdurian dan PDIP Tolak Gelar Pahlawan Soeharto Pemberian Prabowo: Membuka Luka Lama Sejarah

TRIBUNWOW.COM - Pemberian gelar pahlawan kepada Mantan Presiden RI Soeharto pada 10 November 2025 oleh Presiden Prabowo memicu banyak perdebatan, terlebih bagi masyarakat yang menolak keputusan tersebut.

Jaringan Gusdurian vokal dalam menyuarakan penolakan terhadap keputusan pemberian gelas pahlawan kepada Soeharto karena dinilai mencederai moral.

Penolakan tersebut disuarakan secara langsung oleh anak dari Presiden Gus Dur, Anita Wahid dalam diskusi #SoehartoBukanPahlawan, dan juga Alissa Wahid dalam wawancara ekslusif bersama Tribunnews di program On Focus, Senin (10/11/2025).

Baca juga: Dari Marsinah sampai Soeharto, Ini 10 Tokoh yang Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Prabowo

Jaringan Gusdurian

Alissa menjelaskan bahwa pemberian gelar pahlawan perlu memenuhi tiga kriteria yaitu integritas moral, kesediaan untuk berkorban, dan perjuangan yang bermanfaat untuk rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Menurutnya ketiga hal tersebut masih menjadi PR untuk dipertimbangkan sebelum memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. 

“Dari tiga hal ini, menurut kami masih banyak PR terkait Presiden Soeharto. Selama PR itu belum diselesaikan, maka sebetulnya kita belum bisa untuk menyebut beliau sebagai pahlawan nasional," ujar Alissa Wahid.

Alissa menambahkan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru membuka luka lama bagi sejarah bangsa Indonesia.

Baca juga: Pro dan Kontra Usulan Menteri Sosial Terkait Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Tidak hanya disampaikan secaa langsung, Alissa juga mendeklarasikan penolakannya bersama Jaringan Gusdurian yang disampaikan secara tertulis melalui akun X @GUSDURians serta situs Gusdurian.net.

Dalam tulisan tersebut ditegaskan bahwa selama berkuasa, Soeharto telah terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan.

Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menjadi simbol pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi yang telah menumbangkam rezim otoritarisme yang korup.

Baca juga: Keluarga Pahlawan Nasional Dapat Rp57 Juta per Tahun, Mensos: Nilainya Tidak Terlalu Banyak

Penolakan serupa juga diungkapkn oleh Anita Wahid.
 
"Apakah saya menolak atau menerima Pak Harto diberikan gelar pahlawan nasional itu saya jelas menolak," ujar Anita Wahid.

"Menolak itu bukan berarti men-deny, menegasikankan pembangunan yang sudah beliau (Soeharto) buat, tetapi memastikan bahwa kita semua ingat selain pembanguan, kerusakan apa yang beliau buat itu ya penting," lanjutnya.

Anita menilai bahwa memaafkan perbuatan Soeharto di masa lampau tidak membuat presiden ke dua RI itu lepas dari akuntabilitas.

Baca juga: Jokowi Bantah Jadi Orang Terkorup, Pengamat Bandingkan dengan Soeharto yang Terang-terangan KKN

Meskipun Soeharto dinilai berjasa dalam pembangunan, perjungan kemerdekaan, swasembada pangan serta menjagastabilitas politik dan ekonomi, hal tersebut tidak dapat menggugurkan memori kolektif masyarakat terhadap pelanggaran HAK asasi manusia, korupsi dan represi politik.

"Akuntabilitasnya itu masih penting, karena dari situlah sebenarnya kita akan belajar mana-mana lagi yang akan kita izinkkan untuk terjadi di negara ini maupun tidak," tutur Anita dalam diskusi.

Penolakan PDIP