Isu Kudeta Partai Demokrat
Hendri Satrio Sebut Ada Blunder dari AHY dan SBY soal KLB Partai Demokrat: Artinya Memang Itu Kuat
Pengamat Politik Hendri Satrio tanggapi persoalan dualisme di Partai Demokrat, menyusul digelarnya KLB di Deliserdang, Sumut, Jumat (5/3/2021).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Hendri Satrio menanggapi persoalan dualisme di Partai Demokrat, menyusul digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Dilansir TribunWow.com, Hendri Satrio menilai ada blunder komunikasi yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikannya dalam acara Panggung Demokrasi yang tayang di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: DPP Partai Demokrat Sebut Tangisan Darmizal sebagai Lelucon dan Fitnah Besar soal Uang Setoran Kader
Baca juga: Seruan Ibas soal Dualisme Partai Demokrat Antara AHY dan Moeldoko: Ayo Kita Selamatkan Demokrasi
"Menurut saya ada blunder komunikasi politik yang dilakukan oleh AHY dan SBY pada saat beliau mengatakan bahwa ada kudeta dan kemudian memohon kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengesahkan," ujar Hendri Satrio.
"Walaupun secara politik, mungkin itu strategi yang tepat."
Menurutnya, tidak perlu dari AHY maupun SBY sampai menyebut sebagai kudeta Partai Demokrat.
"Harusnya bicara saja tentang bahwa KLB Moeldoko tidak sah," kata Hendri Satrio.
"Tapi tidak perlu lagi menambah dengan kata-kata kudeta," imbuhnya.
"Kudeta itu kan pengambilalihan kekuasaan, jadi secara tidak langsung SBY dan AHY mengakui bahwa ada perebutan atau pengambilalihan kekuasaan," jelas dia.
Lebih blundernya lagi menurut Hendri Satrio adalah lantaran ada permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap.
Kondisi tersebut seakan-akan menandakan ada ketakutan tersendiri dari kepemimpinan AHY.
Baca juga: Andi Ungkap Skenario Buruk jika Hasil KLB Demokrat Disahkan, Refly Harun: Itu yang Diharapkan Jokowi
"Ditambah lagi kemudian meminta Pak Jokowi untuk tidak mengesahkan," terang Hendri Satrio.
"Jadi artinya memang ya itu kuat dan sampai minta tolong," tambahnya.
Lebih lanjut, Hendri Satrio meminta kepada kubu AHY untuk menghadapi dengan tegas, terlebih dengan keyakinannya bahwa KLB tersebut ilegal dan abal-abal.
"Jadi ada blunder komunikasi politik, walaupun sudah diberikan klarifikasi oleh AHY bahwa memang tidak sah," pungkasnya.
Simak video lengkapnya:
Andi Ungkap Skenario Buruk jika Hasil KLB Demokrat Disahkan
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengungkapkan sebuah skenario buruk andai misalnya yang disahkan adalah hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Diketahui, saat ini di Partai Demokrat, ada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan hasil kongres ke-V pada 2020 lalu, dan kepemimpinan Moeldoko berdasarkan hasil KLB di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Kedua belah pihak saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan legalitas atau pengesahan dari pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Baca juga: Andi Mallarangeng Terima Kasih ke Gatot yang Tolak Kudeta Demokrat: Beda dengan Jenderal Satu Itu
Baca juga: Siap Maafkan Moeldoko soal KLB Demokrat, Andi Mallarangeng: Ajak Kawan-kawan Buat Partai Baru
Andi Mallarangeng mengatakan bahwa Partai Demokrat di bawah kendali Moeldoko tentunya memiliki pandangan berbeda dengan Partai Demokratnya AHY.
Maka dari itu, dengan posisi Moeldoko yang diketahui merupakan seorang Kepala Staf Presiden maka kemungkinan besar akan membawa Partai Demokrat masuk ke gerbong pemerintahan.
"Jika Moeldoko yang menang, apa yang terjadi? Maka arah politik Partai Demokrat pasti berubah," ujar Andi.
"Tidak lagi berseberangan dengan pemerintah. Dia akan pro dengan pemerintah," jelasnya.
Menurutnya, hal itu semakin memperburuk kondisi demokrasi di Tanah Air karena hanya akan ada kelompok kecil sebagai oposisi, sehingga posisinya begitu lemah.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut bahwa skenario itu adalah yang diinginkan oleh pemerintah.
"Ya itu yang diharapkan Presiden Jokowi. Jangan-jangan begitu," kata Refly Harun.
"Karena Nasdem sudah mulai nyimpang-nyimpang," imbuhnya.
Baca juga: Pertanyakan KTA Partai Demokrat Milik Moeldoko, Peserta KLB: Siapa yang Tanda Tangan?
Tidak ingin skenario itu terjadi, Andi menegaskan bahwa pihaknya siap berjuang untuk memenangkan kepemimpinan yang sah dan sudah terdaftar di Kemenkumham.
"Skenario itu tentu kita mengerti, makanya kita akan antisipasi," kata Andi.
"Dan kita akan melakukan perlawanan, yang begini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 15.42:
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)