Isu Kudeta Partai Demokrat
Soal Kisruh Demokrat, Pengamat: Ujian bagi AHY, Godaan bagi Moeldoko, Tes bagi Kemenkumham
Pakar komunikasi politik Karim Suryadi menganalisis kisruh yang tengah terjadi di Partai Demokrat.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Bagi Kemenkumham sendiri, Karim menyebut ada tes yang harus dihadapi untuk menentukan sah atau tidaknya pemilihan Moeldoko.
"Kemudian saya bilang tes yang bocor Kemenkumham karena soal KLB ini 'kan sudah jelas rambu-rambunya. Pertanyaannya sah atau tidak dan rambu-rambu jawabannya sudah beredar di media yang bersumber pada AD/ART," tambah Karim.
Lihat videonya mulai dari awal:
Din Syamsuddin Sebut Moeldoko Layak Dipecat dari KSP
Anggota Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin turut buka suara soal kudeta Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, Din menyebut Moeldoko layak dipecat dari jabatannya sebagai kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Sebelumnya, Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara.
Baca juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Jansen Sitindaon: Nyanyi Mars Demokrat Saja Belum Tentu Bisa
Baca juga: Sebut Nasib Moeldoko hingga Marzuki Alie Tinggal Seminggu, Andi Arief: Setiap Zaman Ada Orangnya
Terkait hal itu, Din menganggap Moeldoko telah merusak citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden," ucap Din, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/3/2021).
"Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP."
Namun, menurut Din, Jokowi akan dianggap terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat jika membiarkan Moeldoko tetap menjabat di KSP.
"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," sambungnya.
Baca juga: Sebut Demokrasi Sedang Dizolimi karena KLB, Politisi Demokrat: Ada Kekuasaan yang Ikut Campur
Baca juga: Manuver Moeldoko di Demokrat Disebut akan Bahayakan Jokowi, Relawan: Kita Lihat Siapa yang Menang
Karena itu, Din berpendapat sikap yang tepat ditunjukkan pemerintah adalah menolak KLB di Deliserdang itu.
Ia pun menyinggung soal KLB yang dianggap melanggar AD/ART Partai Demokrat.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut," terang Din.
"Jika pemerintah mengesahkan maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional." (TribunWow.com/Brigitta/Tami)
