Enggan Disebut Jubir Moeldoko, Ngabalin Siap Lawan jika Jokowi Terus Diseret: Tak Ada Urusan Saya

"Sementara analisa saya, tidak akan mau Pak Moeldoko berhenti dengan sendirinya."

Karena itu, menurut Ray, penting bagi Jokowi untuk segera memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Maka presiden menggunakan haknya yaitu memberhentikan yang bersangkutan," ucap Ray.

"Kenapa yang bersangkutan diberhentikan? Karena pertimbangan tadi."

Baca juga: Burhanuddin Ungkap Momen Moeldoko Terima jadi Ketum Versi KLB Demokrat, Terkait Teguran Keras SBY

Baca juga: Pengamat Nilai Hasil KLB Demokrat Deliserdang Bakal Disahkan Kemenkumham: Sudah Ada Contoh Nyatanya

Pendapat Ray kembali didebat oleh Ngabalin.

Menurut Ngabalin, Jokowi tak harus memberhentikan Moeldoko seusai terpilih jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB.

Ia pun menyinggung banyaknya ketua umum partai yang kini duduk di kursi kabinet Jokowi.

"Dan juga untuk menjelaskan pada masyarakat bahwa Pak Jokowi tidak ada dalam permasalahan ini," sahut Ngabalin.

"Keliru kerangka berpikirnya, pertama, saya harus menjelaskan pada seluruh rakyat Indonesia banyak pembantu Bapak Presiden itu adalah ketua umum partai politik di kabinet."

"Itu adalah kewenangan Bapak Presiden, tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menegaskan keputusan Moeldoko menerima jabatan di Partai Demokrat adalah hal pribadi.

Karena itu, ia menolak jika Jokowi terus disangkutpautkan.

"Sama halnya dengan posisi hari ini, apa urusannya dengan urusan pribadi, kemudian apa urusannya dengan harus menekan Pak Presiden memundurkan Pak Moeldoko," jelas Ngabalin.

Menanggapi hal itu, Ray kembali buka suara.

Ray berpendapat, sejumlah anggota kabinet Jokowi sudah menjadi ketua umum partai sebelum dipilih jadi menteri.