Banjir Jakarta, Johny Simanjuntak Pertanyakan Janji Anies soal Naturalisasi: Realisasinya Tidak Ada

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Johny Simanjuntak berikan tanggapan terjadi terjadinya banjir di Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Johny mempertanyakan janji Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir di Jakarta.

Hal itu disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Bandingkan dengan Gempa Bumi, Anies Baswedan Sebut Ada yang Dilupakan soal Penyebab Banjir Jakarta

Baca juga: Terdampak Banjir Jabodetabek, Seorang Warga Menangis di Pengungsian, Keluhkan Minimnya Bantuan

"Iya itu memang sangat benar, karena memang ketika proses pemilihan Pilkada DKI Jakarta ada janji politik dari Gubernur," ujar Johny.

"Salah satu yang memang viral dan selalu diulang-ulang publik, ketika Pak Gubernur mengatakan bahwa air itu kan mengalir ke tanah."

Dalam kesempatan itu, Johny lantas menyinggung soal istilah normalisasi dan naturalisasi.

Sebagaimana diketahui, Anies lebih memilih istilah naturalisasi ketimbang harus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta.

"Secara implisit Pak Gubernur berusaha tidak mau melanjutka apa yang dilakukan dulu, katakanlah normalisasi karena ada 33 km yang harus dinormalisasi, baru terlaksana 16," kata Johny.

"Nah di masa yang sisa 17 ini, Pak Gubernur tidak serius mau melakukan itu."

Meski menyayangkan tidak berjalannya normalisasi, Johny lantas mempertanyakan program naturalisasi yang dilakukan Anies.

Menurutnya tetap tidak ada yang dilakukan oleh Anies selama memimpin Jakarta.

Dirinya juga mempersoalkan istilah naturalisasi.

Baca juga: Saat Anies Salahkan Banjir Kiriman dari Daerah Lain, PSI: Bapak Sudah Pimpin Jakarta 3,5 Tahun

Ia menyebut program naturalisasi mau tidak mau juga harus tetap membenahi bantaran sungai, termasuk merelokasi permukiman warga.

"Atau kita ikuti programnya Pak Gubernur yang katanya naturalisasi. Naturalisasi kan air Kali Ciliwung kan sebenarnya sudah tidak natural lagi, artinya sudah banyak digunakan oleh warga, dipersempit," terang Johny.

"Ketika misalnya melakukan naturalisasi, sebenernya harus ada penataan di bantaran kali, harus ada merelokasi warga," imbuhnya.