Isu Kudeta Partai Demokrat
Jokowi Tak Balas Surat AHY, Sekjen Teuku Riefky: Partai Demokrat Tidak Bermaksud Melawan Negara
Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsa memberikan respons atas sikap dari Presiden Jokowi terkait surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum AHY.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa memberikan respons atas sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebagaimana diketahui, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan tidak berkenan untuk membalas surat dari AHY.
Dijelaskannya bahwa persoalan yang dihadapi Demokrat merupakan bagian dari internal partai, sehingga tidak berhak mencampurinya.
Baca juga: Disebut Masalah Internal, Sekjen Demokrat Tegaskan Fakta Keterlibatan Moeldoko: Nyata dan Serius
Baca juga: Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi
Dilansir TribunWow.com dalam tayangan YouTube KompasTV, Sabtu (6/2/2021), Teuku Riefky kembali menegaskan bahwa isi dari surat tersebut tidak lebih dari hanya untuk meminta klarifiasi.
Hal itu menyusul adanya keterlibatan pejabatnya dalam gerakan mengkudeta Partai Demokrat.
Dirinya juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud untuk melawan negara.
"Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara," ujar Teuku Riefky.
Teuku Riefky menyadari bahwa hal itu memang sudah menjadi hak dan kewenangan dari Jokowi untuk membalas atau tidak suart dari AHY.
Hanya saja menurutnya, Demokrat ingin ada klarifikasi dari istana atas keterlibatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi," katanya.
"Dalam surat tersebut Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama kepala staf presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPKPD," jelasnya.
"Serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut."
Baca juga: Sebut Ada Oknum yang Ingin Jual Partai Demokrat, Andi Mallarangeng: Kebetulan Ada yang Mau Beli
Lebih lanjut, Teuku Riefky juga berharap sikap Demokrat yang mengirimkan surat ke Jokowi tidak dimaknai lain.
"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut," tegasnya.
"Adapaun yang menyebut nama-nama pejabat pemerintahan itu dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," pungkasnya.
