Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Kata Pengamat soal Istana Tak Jawab Surat AHY, Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

Sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY soal isu kudeta dapat sorotan dari pengamat.

Humas Kemensetneg
Presiden Jokowi Bertemu AHY di Istana Bogor pada Rabu pagi, 22 Mei. Terbaru, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah meminta Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan klarifikasi terkait adanya pejabat tinggi negara yang ingin mengambil alih paksa Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi angkat bicara soal sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu kudeta.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, klarifikasi Istana dalam isu kudeta Partai Demokrat ini sangat penting.

Ia khawatir isu kudeta ini akan terus menyerang Presiden Jokowi jika tak ada penjelasan dari Istana.

Baca juga: Tak Terima Moeldoko Disasar Demokrat karena Orang Dekat Jokowi, Ruhut Sitompul: Lihat Gaya Mereka

Dalam hal ini, menurutnya Istana perlu berbicara ke publik, paling tidak secara normatif.

"Pada tataran normatif saja biar tidak terlalu mempermalukan orang-orang disekitarnya," kata Burhan saat berbicara di acara Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (6/2/2021).

"Secara normatif Pak Presiden harus mengatakan bahwa Istana tidak boleh intrusif apalagi mengobok-obok urusan partai orang karena bagaimanapun Istana harus non-partisan dan menjaga lencana pejabat tinggi negara," sambungnya.

Dalam isu kudeta Partai Demokrat ini, menurut Burhan, Presiden Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik secara langsung.

Sebab, Jokowi tak bisa maju lagi di Pilpres 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah banyak kekuatan partai yang mendukung.

"Pak Jokowi secara politik sudah tidak bisa maju lagi di 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah 80% kekuatan partai yang mendukung Pak Jokowi sekarang."

"Dari sisi politik elektoral maupun politik stabilitas di Parlemen itu, tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk ngobok-ngobok Partai Demokrat," terangnya.

Baca juga: Tak Cuma Moeldoko, Ruhut Sitompul Ungkap Luhut juga Temui Kader Demokrat: Saya Kan Orang Dekatnya

Ia menyebut, orang di sekitar Presidenlah yang bisa jadi mempunyai kepentingan politik untuk 2024 dan memanfaatkan situasi ini.

"Untuk 2024 bisa jadi ada kepentingan orang per orang di sekitar Pak Jokowi untuk menggunakan Partai Demokrat untuk maju di 2024," jelasnya.

Menurutnya, penting bagi Presiden untuk memberi koreksi kepada lingkungan terdekat di Istana, dalam hal ini KSP Moeldoko yang namanya disebut terlibat dalam kudeta.

"Kalau Istana tidak memberikan koreksi ke dalam, itu bisa menimbulkan praduga Istana dianggap merestui langkah Pak Moeldoko," ungkapnya.

Senada, Direktur Ekskutif Indonesia Polticial Review, Ujang Komarudin, juga mengingatkan agar Presiden berbicara ke publik terkait hal ini.

Baca juga: Disebut Rocky Gerung Tak Layak Bicarakan Demokrat, Ruhut: Mau Ngomong Apa Kita Tahu Siapa Rocky

Ia mengingatkan bahwa isu ini bisa terus menyerang Presiden jika tidak dijawab, terlebih hal ini bisa membuat citra Presiden menjadi buruk.

"Jangan sampai Pak Jokowi direcoki oleh orang-orang dekatnya sehingga citranya menjadi buruk, kalau hal ini tidak dijawab secara normatif maka isu ini bisa terus menyerang Pak Jokowi," kata Ujang.

"Jadi kalau isunya dibiarkan, ke depannya akan terus dituduh oleh publik bahwa melakukan tindakan intervensi walaupun kenyataannya kita tidak tahu apakah hanya sekedar dicatut orang dekatnya itu," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved