Isu Kudeta Partai Demokrat
5 Partai Oposisi Diintervensi Istana, Pengamat Yakin Orang Sekitar Jokowi Punya Agenda di Demokrat
Pengamat politik Ujang Komarudin menduga ada kepentingan orang-orang dalam Istana terhadap isu kudeta Partai Demokrat.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Ujang Komarudin menduga ada kepentingan orang-orang dalam Istana terhadap isu kudeta Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia di Kompas TV, Jumat (5/2/2021).
Diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada upaya kudeta dari dalam dan luar yang hendak menggulingkan partainya.
Baca juga: Ditegur agar Tak Baper, Andi Mallarangeng Soroti Darmizal Malah Ngaku Masih Kader Demokrat
Ia kemudian berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingat nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko turut dituding menjadi dalang kudeta.
Menanggapi hal itu, Ujang Komarudin menilai umumnya ada kepentingan pemerintah dalam konflik internal partai politik.
"Pemerintah itu perlu menaklukkan partai-partai di luar pemerintahan, yaitu partai oposisi," ungkap Ujang Komarudin.
Ia memberi contoh sudah ada lima partai oposisi yang terpecah-belah dalam periode pemerintahan Jokowi.
"Kita lihat saja. PPP sudah dibelah, Golkar sudah dipecah dan dua-duanya sudah masuk pemerintahan," katanya.
"PKS juga sama, sudah dipecah dengan adanya Partai Gelora Indonesia. Hanura juga sudah pecah. PAN juga, Amien Rais sudah dikudeta tidak menjadi pengurus lagi karena beliau tersingkir dan membuat partai baru," papar Ujang.
"Terakhir, Partai Berkarya jelas-jelas dikudeta dengan KLB-nya. Hanya dua minggu di-SK-kan oleh Kemenkumham," tambah dia.
Ujang menyampaikan sulit mengatakan tidak ada intervensi langsung terhadap pecahnya partai-partai tersebut, apapun bantahan yang dinyatakan Istana.
Baca juga: Bongkar Cara Pemilihan AHY di Demokrat Diduga Tak Adil, Ruhut Sitompul Ngaku Terima Curhatan
"Kalau orang politik paham itu. Enggak usah dijelaskan paham. Tapi memang masyarakat yang bertanya-tanya," jelas dia.
Ia mengakui Jokowi saat ini tidak punya kepentingan politik karena sudah dua periode menjabat sebagai presiden.
"Pak Jokowi tidak punya kepentingan untuk itu. Tapi ini politik, apapun bisa terjadi," ungkapnya.
Ia memberi contoh, dalam AD/ART Demokrat tercantum aturan tentang Kongres Luar Biasa (KLB).
