Isu Kudeta Partai Demokrat
Ungkap Maksud Demokrat Surati Jokowi, Andi Mallarangeng Soroti Sikap Meoldoko: Ada Anak Buahnya Nih
Politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng membeberkan alasan pihaknya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."
Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat
Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi
Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.
Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.
"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.
"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."
Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.
Meski tak menyebut secara jelas nama pejabat tersebut, AHY mengaku kini tengah menanti konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujar AHY.
"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo."
Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat
Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat
Dalam melancarkan aksinya, gerakan ini disebutnya membujuk sejumlah kader Partai Demokrat untuk ikut serta.
Namun, beberapa kader merasa tak nyaman hingga melapor ke AHY.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman," jelas AHY.
"Bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai Demokrat."
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung," tambahnya.
AHY melanjutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Selain itu, gerakan itu juga ingin melancarkan jalan seseorang mencalonkan diri di Pilpres 2024.
"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tukasnya. (TribunWow.com)
