Ungkap Maksud Demokrat Surati Jokowi, Andi Mallarangeng Soroti Sikap Meoldoko: Ada Anak Buahnya Nih

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng membeberkan alasan pihaknya menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bukannya bermaksud mengganggu, Andi Mallarangeng menyebut surat itu dikirimkan untuk meminta klarifikasi dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Hal itu terkait isu keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dalam gerakan ambil alih Partai Demokrat.

"Makanya kita kirim surat pada Pak Jokowi, menanyakan, mencari klarifikasi," jelas Andi, dikutip dari kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Demokrat Klaim Moeldoko Ngaku Direstui Sosok Pak Lurah, PDIP: Silakan Langsung Konfirmasi ke Jokowi

Baca juga: Demokrat Ungkap Bukti Pengakuan Moeldoko soal Kudeta, Terlihat saat Pasang Badan Lindungi Jokowi

Menurut Andi, surat itu dikirim juga untuk memastikan informasi yang menyebut Jokowi merestui Moeldoko mengudeta Partai Demokrat.

Andi menyebut tak punya niat lain menyurati Jokowi.

"Apakah benar Pak Moeldoko ini kan ketika ketemu kader kita mengatakan bahwa sudah mendapat restu dari pak lurah, dari menteri-menteri yang lain?," ucap Andi.

"Kita tanya benar enggak, mudah-mudahan enggak benar."

"Artinya yang begitu cuma Pak Moeldoko aja."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung pemerintahan masa Orde Baru.

Baca juga: Alasan Demokrat Surati Jokowi terkait Kelakuan Moeldoko, Andi Mallarangeng: Prosedur dari Pak Lurah?

Baca juga: Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama

Andi menambahkan, Moeldoko memberi pernyataan bohong dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021) lalu.

"Tapi kan ini perilaku kekuasaan lama model Orde Baru itu," jelas Andi.

"Lalu kalau bicara 'Saya didatangi di rumah', bukan, di hotel pertemuannya di Kuningan situ."

"Jadi Beliau aktif juga datang ke situ."

"Lain kalau dia di rumah lalu ada orang datang dan segala macam," tambahnya.

Tak hanya itu, Andi juga menyoroti lencana pejabat istana yang masih dipakai Moeldoko saat konferensi pers.

Menurut dia, pernyataan Moeldoko tak sesuai dengan lencana yang dipakai saat itu.

"Jadi press conference kemarin, mestinya kamera turun sedikit," kata Andi.

"Karena dia masih pakai lencana di situ, sambil ngomong 'Ini Moeldoko'."

Melanjutkan penjelasannya, Andi kembali menegaskan bahwa partainya tak berniat mengganggu Jokowi dengan isu ini.

Ia menyebut hanya meminta Jokowi mengklarifikasi dan mengecek kebenaran berita tersebut.

"Tidak ada niat kita mengganggu Pak Jokowi, cuma mengirim surat kok," terang Andi.

"Bertanya pada Pak Jokowi, minta klarifikasi ini ada anak buahnya nih, benar enggak dapat restu dari Pak Presiden?"

"Atau hanya kelakuan sendiri aja," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-0.50:

AHY Beberkan 5 Pelaku Gerakan Ambil Alih Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan lima pelaku gerakan ambil alih Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers yang diunggah dalam kanal YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

AHY menyebut kelima pelaku gerakan itu terdiri atas kader aktif, mantan kader serta pejabat di luar Partai Demokrat.

"Gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang," ujar AHY.

"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif."

Baca juga: Kata Rachland Nashidik soal Nama-nama 5 Orang yang Diduga Mau Ambil Alih Partai Demokrat

Baca juga: Sebut Gerakan Pengambil Alihan Partai Demokrat Didukung Menteri, AHY Tunggu Konfirmasi Jokowi

Satu di antara para pelaku, disebutnya adalah mantan kader yang diberhentikan akibat terlibat kasus korupsi.

Namun, AHY tak menyebut nama mantan kader yang dimaksudnya.

"Satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi," ujar AHY.

"Dan satu mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu."

Sementara itu, AHY juga menyinggung seorang pejabat tinggi di pemerintahan.

Meski tak menyebut secara jelas nama pejabat tersebut, AHY mengaku kini tengah menanti konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujar AHY.

"Yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo."

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

Dalam melancarkan aksinya, gerakan ini disebutnya membujuk sejumlah kader Partai Demokrat untuk ikut serta.

Namun, beberapa kader merasa tak nyaman hingga melapor ke AHY.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman," jelas AHY.

"Bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum partai Demokrat."

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung," tambahnya.

AHY melanjutkan, gerakan tersebut bertujuan untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Selain itu, gerakan itu juga ingin melancarkan jalan seseorang mencalonkan diri di Pilpres 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tukasnya. (TribunWow.com)