Berkaitan dengan Pilpres 2024, AHY Jelaskan Duduk Perkara soal Rencana Pengambilalihan Demokrat

TRIBUNWOW.COM - Gerakan kudeta atau mengambil alih secara paksa kekuasaan partai politik disebut menyasar Partai Demokrat.

Dugaan itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, AHY menyebut gerakan kudeta paksa tersebut berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Politik Mau Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat secara Paksa dan Libatkan Pejabat

Baca juga: Buntut Panjang Kasus Abu Janda, Relawan Pro Jokowi Anggap Buzzer Berbahaya: Roy Suryo Saja Dibully

Menurutnya, gerakan kudeta paksa itu diketahui dari banyaknya laporan atau aduan dari para pimpinan maupun kader Partai Demokrat selama 10 hari terakhir.

Mereka melaporkan adanya gerakan dan manuver politik yang sistematis yang dilakukan oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai.

"Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," jelas AHY.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

AHY menjelaskan bahwa para oknum tersebut mencoba untuk mempengaruhi para pimpinan dan kader politik untuk mendukung rencana pergantian ketua umum Demokrat.

Putra dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan rencana politik di Pilpres 2024 mendatang.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," terangnya.

Baca juga: KPK Sayangkan Sikap Kuasa Hukum Nurhadi yang Berasumsi Lain soal Dugaan Pemukulan oleh Kliennya

Lebih lanjut, dikatakan AHY, gerakan tersebut menargetkan 360 kader Demokrat yang menyetujui mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengkudeta ketua umumnya.

Dirinya menambahkan, para pelaku siap memberikan bayaran besar untuk memuluskan rencana tersebut.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ungkap AHY.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," pungkasnya.

Simak video lengkapnya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)