Isu Kudeta Partai Demokrat
Moeldoko Disebut Ingin Manfaatkan Demokrat untuk Jadi Capres 2024, Herman: Sudah Menyebut Nama
Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hendak memanfaatkan Demokrat untuk tahun 2024.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut-sebut terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kekuasaan Partai Demokrat secara inkonstitusional.
Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta penjelasan.
Moeldoko dituding bertujuan menjadikan Partai Demokrat kendaraan untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 mendatang.
Baca juga: Mantan Demokrat, Ferdinand Hutahaean Benarkan Nama Dalang Kudeta Sejak Dulu, Benar Ada Nazarudin?
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).
"Ini peristiwa untuk mengambil paksa Partai Demokrat," kata Herman.
Herman menyebutkan sejumlah bukti mengapa Demokrat menyatakan ada upaya pengambil alihan secara paksa.
Pertama adalah pemanggilan sejumlah DPP dan DPC Partai Demokrat ke Jakarta.
"Ada beberapa DPD dan banyak DPC yang diundang ke Jakarta dan kemudian dijelaskan maksud dan tujuan," kata Herman.
"Meskipun pemanggilannya sangat semu."
Mereka dipanggil atas hal yang berbeda-beda, ada yang atas nama DPP hingga dipanggil untuk acara sumbangan bencana.
Namun ada kesamaan terhadap semua kader yang dipanggil, yakni merencanakan pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat.
"Di dalamnya adalah peristiwa untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," ujar Herman.
Ketika dipanggil ke Jakarta, para kader DPP dan DPC disebut harus menandatangani perjanjian untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Misalkan ada perjanjian yang harus ditandatangi oleh mereka untuk melaksanakan KLB," kata Herman.
"Ada uang yang digelontorkan begitu besar untuk hal ini."
