Balas Ucapan Anies Baswedan soal Covid-19, Ridwan Kamil: Tak Bisa Pilah Kemanusiaan Berdasarkan KTP

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut rumah sakit di Jakarta hampir penuh karena menangani pasien Covid-19 dari berbagai daerah.

Terkait hal itu, Ridwan Kamil lantas menyinggung soal kemanusiaan.

Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube metrotvnews, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Soal Rumah Sakit Covid-19 Penuh, Anies Baswedan Punya Gambaran Lain: Padahal Bukan Penuh

Baca juga: Soal Rencana Vaksin Mandiri DKI Jakarta, Anies Baswedan: Mengikuti Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Menurut Ridwan Kamil, seorang gubernur kini bertugas mengoordinasi penanganan Covid-19.

"Sebenarnya tugas gubernur adalah mengoordinasikan," ucap Ridwan Kamil.

"Misalnya Jawa Barat, tugas saya adalah mengoordinasikan 27 kota, kabupaten."

Tak cuma di Jakarta, Jawa Barat juga disebutnya rumah sakit menangani pasien Covid-19 dari daerah lain.

Ridwan Kamil mengatakan, hal itu bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan.

"Bahkan di Jawa Barat, contoh ya, rumah sakit di Bandung hampir 40 persen juga bukan warga bandung," kata Ridwan Kamil.

"Tapi menampung warga-warga non-bandung."

"Enggak ada masalah karena memang mungkin fasilitas di Bandung lebih tinggi dari sekitarnya."

"Jadi kita saling toleransi," sambungnya.

Baca juga: Lebih Peka ke Warga seusai Positif Covid-19, Anies Baswedan: Allah Lengkapkan Pengalaman Itu

Baca juga: Pengamat Prediksi Anies Baswedan Bakal Rugi jika Tantang Risma di 2024: Lemah Tak Punya Jabatan

Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengatakan, Jakarta dianggap memiliki fasilitas canggih untuk menangani Covid-19.

Terkait pernyataan Anies Baswedan, Ridwan Kamil menyebut banyak rumah sakit di Jawa Barat yang menangani pasien Covid-19 dari DKI Jakarta.

"Jakarta juga sama, sebagai Ibu Kota, karena menjadi pusat segalanya tentu dianggap fasilitas lebih canggih," kata dia.

"Tapi jangan salah, dalam data kami banyak juga warga Jakarta yang dirawat di rumah sakit di Jawa Barat, termasuk di Bandung."

Ia mengatakan, tak seharusnya penanganan Covid-19 didasarkan pada KTP.

Menurut Ridwan Kamil, semua warga berhak mendapat perawatan di mana pun berada.

"Kan tidak bisa memilah-milah kemanusiaan ini berdasarkan KTP," ucapnya.

"Karena semua warga negara Indonesia."

"Kalau ditanya pemerintah pusat harus turun, setiap minggu, setiap dua minggu Pak Luhut melakukan koordinasi."

"Mengoordinasikan Banten, Jawa Barat, Jakarta, bahkan mengoordinasikan PPKM untuk Jawa dan Bali," tukasnya.

Simak videonya berikut ini mulai menit ke-2.06:

Pernyataan Anies Baswedan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali mengungkit momen awal Covid-19 masuk di Indonesia.

Ia mengklaim sebagai orang pertama yang mewanti-wanti soal bahaya virus asal China tersebut.

Hal itu diungkapkannya dalam kanal YouTube metrotvnews, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Tampik Isu Tak Mampu Urusi Covid-19 di DKI, Anies Baswedan: Tantangannya Besar, tapi Kami Bersiap

Baca juga: Sebut 24 Persen Pasien Luar Daerah Isi RS di Jakarta, Anies Baswedan: Bukan Bagian Persiapan Kita

Mulanya, Anies membantah sudah kewalahan menangani Covid-19 di DKI.

"Jadi kalau disebutkan angka keterisian rumah sakit 86 persen, 84 persen," ujar Anies.

"Kalau itu hanya warga DKI maka itu 60 persen, karena 24 persen itu di luar Jakarta."

"Mengapa terjadi? Karena ada masalah kapasitas," tambahnya.

Anies menyebut kini DKI tengah kekurangan tenaga kesehatan untuk menangani Covid-19.

Menurut dia, Pemprov DKI sudah memersiapkan diri menangani lonjakan kasus ini.

Baca juga: Penjelasan Anies Baswedan soal Isu Serahkan Penanganan Covid-19 ke Pusat: Tidak Sedikitpun Bergeming

Baca juga: Desakan Mundur Ali Lubis ke Anies, Gembong Warsono: Mungkin Dianggap Pak Anies Lahir dari Rahim PKS

"Bukan jumlah tempat tidur saja, tapi juga tenaganya," kata Anies.

"Itulah yang perlu didukung, ini di luar wilayah DKI."

"Kalau itu adalah wilayah DKI pasti bagian persiapan kita," lanjutnya.

Persiapan itu, disebut Anies, sudah dilakukan sejak 2019 lalu.

Ia lantas membeberkan peningkatan fasilitas kesehatan di Ibu Kota.

"Karena dari tahun lalu kita melakukan konversi," ucapnya.

"Bayangkan dari 8 rumah sakit lalu menjadi 30-an rumah sakit lalu jadi 80-an rumah sakit dan sekarang 101 rumah sakit."

Anies menyebut, peningkatan fasilitas kesehatan itu tak bisa dilakukan secara mendadak.

Karena itulah, Anies mengklaim Pemprov DKI benar-benar sudah memersiapkan diri menangani lonjakan Covid-19.

"Itu tidak bisa mendadak dan harus dengan pandangan 'Ini panjang'," tutur Anies.

"Tapi kalau kita melihat pandemi bilangnya 'Ini sebentar lagi selesai', efeknya tidak bersiap untuk panjang."

"Kami dari awal sudah mengatakan ini genting."

Lebih lanjut, Anies pun mengungkit momen awal masuknya Covid-19 di Indonesia.

Ia menyebut wanti-wanti yang sempat dilayangkannya dulu tak bertujuan menakut-nakuti warga.

"Saya ingat ketika saya bilang 'Genting', banyak yang bilang (saya) menakut-nakuti."

"Tidak, ini sudah setahun kemudian dan kita masih menghadapi pandemi ini," tandasnya. (TribunWow.com)