Terkini Nasional
Diminta Nilai Kementerian Paling Baik dan Buruk, Refly Harun: Orang seperti Sri Mulyani 'Diperah'
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan penilaiannya terhadap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
"Kita asal bangun. Waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, enggak ada pembukuannya," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
"Jadi waktu terjadi krisis kemudian kita punya Undang-undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan," lanjutnya.
Pada proses pembukuan tersebut, Sri Mulyani menyebutkan hal pertama yang dilakukan adalah mencatat aset-aset penting yang menjadi milik negara.
Ia menuturkan dulu banyak aset negara yang diperjualbelikan dengan mudah karena tidak tercatat kepemilikannya.
"Di situ baru mulai muncul, 'Mari kita membukukan dan me-record'. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku," tutur Sri Mulyani.
"Belum lagi tanah-tanah. Kalau menterinya lagi senang, saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja," lanjutnya.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Peluang Perpanjang Bansos hingga 2021: Kami di Kemenkeu Benar-benar Fleksibel
Akibatnya, banyak aset penting yang hilang begitu saja.
"Karena dulu enggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset strategis," kata Menkeu.
Ia memberi contoh pada kompleks Senayan yang dibangun pada era Presiden Soekarno.
Saat itu Bung Karno membangun kompleks Manggala Warna Bakti, TVRI, Hotel Hilton, Hotel Mulia, sampai Plaza Senayan.
Seluruh area tersebut merupakan milik negara.
"Salah satu contoh yang barangkali Anda lihat adalah kompleks Senayan Gelora Bung Karno," jelas Sri Mulyani.
Meskipun begitu, negara kehilangan status kepemilikannya karena tidak pernah tercatat dalam administrasi.
Ia memberi contoh pada area Hotel Hilton yang kini bernama Hotel Sultan.
"Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerja sama, tiba-tiba swasta sudah punya titel," ungkap mantan Kepala Bappenas ini.
"Sehingga waktu kita membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada titelnya. Kita hilang," tambah Sri Mulyani.
Ia menuturkan, pemerintah harus berupaya keras mengembalikan Hotel Hilton menjadi milik negara kembali, dengan syarat boleh dipakai dalam kerja sama dengan swasta.
Simak videonya:
(TribunWow.com/Brigitta)
