Breaking News:

Terkini Nasional

Diminta Nilai Kementerian Paling Baik dan Buruk, Refly Harun: Orang seperti Sri Mulyani 'Diperah'

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan penilaiannya terhadap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Ananda Putri Octaviani
Capture YouTube Akbar Faisal Uncensored/Tribunnews/Dea Duta Aulia
Kolase foto pakar hukum tata negara Refly Harun dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan penilaiannya terhadap dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (2/11/2020).

Diketahui sebelumnya Refly Harun sempat memberikan penilaian kurang baik terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah KTT LUar Biasa G20
Menteri Keuangan, Sri Mulyani setelah KTT LUar Biasa G20 (Youtube/Sekretariat Presiden)

Baca juga: Najwa Shihab Kalahkan Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani, Jadi Wanita Paling Dikagumi di Indonesia

Ia mengaku sempat memberikan nilai di bawah enam untuk periode kedua pemerintahan Jokowi.

"Periode ini kedua ini sangat mengecewakan. Saya berharap Presiden Jokowi ini 'kan tidak ada beban, dia akan mencari the dream team, tapi ternyata enggak," komentar Refly Harun.

Mantan anggota DPR Akbar Faizal lalu menyinggung penilaian untuk jajaran kabinet pada pemerintahan Jokowi.

"Kalau menurut pengamatan secara acak, yang paling bermasalah kalau kita bicara kementerian Jokowi, itu apa yang paling bermasalah?" tanya Akbar Faizal.

"Kalau ada yang berprestasi, kira-kira apa yang berprestasi?" tambahnya.

Refly Harun lalu memberikan kriteria penilaian bagi kementerian yang bernaung di bawah Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, dalam aspek hukum pemerintahan Jokowi belum meraih prestasi memuaskan.

"Kalau secara acak, selalu kita kaitkan dengan tiga besar. Hukum, politik, dan ekonomi," jelas pakar hukum tersebut.

"Kalau dari sisi hukum, sampai sekarang saya belum melihat ada garis penegakan hukum yang benar yang membuat negara kita betul-betul hitam putih soal penegakan hukum," papar Refly.

Baca juga: Masinton Sebut Negara Tak Boleh Represif, Refly Harun dan Haris Azhar Kompak: Normatif Prakteknya?

Ia menyebutkan penilaian itu sama baik pada periode pertama maupun kedua.

Dalam aspek berikutnya, Refly menilai secara ekonomi justru terjadi kemunduran.

Ia kemudian menyinggung sosok Sri Mulyani yang menyerahkan jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia demi mengisi posisi Menteri Keuangan.

Halaman
123
Tags:
KementerianRefly HarunSri MulyaniJokowiJoko Widodo
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved