Ungkapkan 'Unek-unek' soal Kasus Djoko Tjandra, MAKI Soroti Peran KPK: Biasanya Canggih Menyadap

"Bahkan di situ disebutkan nama dan inisial," lanjutnya.

Ia menjelaskan kasus itu belum tentu dapat diusut institusi Polri.

Neta mendorong kasus tersebut dapat diserahkan ke KPK sebagai lembaga antirasuah.

"Saya kira ini harus diusut. Kita tidak bisa berharap banyak polisi yang mengusutnya," ungkap Neta.

"Sebab itulah KPK harus masuk karena ini tugas KPK sebenarnya," tegasnya.

Neta menyinggung peran Ketua KPK Komjen Firli Bahuri yang seharusnya berani menuntaskan kasus yang terjadi pada tahun 1999 tersebut.

"Tapi pertanyaannya, apakah KPK berani? Kita berharap Pak Firli sebagai Komjen yang masih aktif sekarang punya keberanian untuk mengusut ini," jelas Neta.

"Sangat dimungkinkan, karena itu tugas KPK," tegasnya.

• Kesaktian Buron Djoko Tjandra Bebas Masuk Indonesia, Terhapusnya Red Notice dan Dapat Surat Jalan

Selain itu, Neta menilai perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.

Ia mengusulkan Menko Polhukam, Mahfud MD, dapat menjadi pemimpin TGPF.

"Sejak awal IPW mendorong supaya dibentuk tim pencari fakta supaya independen, supaya marwah kepolisian terjaga," paparnya.

"Itu bisa dipimpin oleh Pak Mahfud misalnya sebagai Menko Polhukam," kata Neta.

Neta kemudian mengkritik Mahfud MD yang berinisiatif membangunkan kembali Tim Pemburu Koruptor.

Menurut dia, keberadaan tim tersebut tidak efektif karena buron kasus Djoko Tjandra saja dapat lolos dari pengawasan penegak hukum.

"Ketimbang Pak Mahfud membikin tim pemburu koruptor, enggak ada gunanya. Orang koruptornya sudah datang dikasih karpet merah oleh jenderal-jenderal polisi itu, ngapain dibentuk tim?" sindir Neta.

"Mending Pak Mahfud mengonsolidasikan lembaga-lembaga di bawahnya, kemudian memberantas korupsi lewat institusi-institusi itu," jelasnya.

"Tim ini dipimpin Pak Mahfud supaya lebih independen dan marwah kepolisian terjaga," tutup Neta. (TribunWow.com/ Brigitta Winasis)