Terkini Nasional
Refly Harun Ungkap Keluhan pada Prof Suteki soal Kebebasan Berpendapat: Sedikit-sedikit Bisa Dipecat
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengunkap keluhannya pada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Professor Suteki.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
"Padahal sesungguhnya dia masih memiliki jabatan hingga 2003, tapi karena gelombang reformasi, reformasi memaksa untuk diadakannya Pemilu dipercepat,"
"Dari seharusnya 2002 menjadi tahun 1999, maka ketika ditolak pertanggungjawabannya Habibie tidak maju lagi dalam pemilihan presiden," terang dia.
• Sebut Buat Presiden Mundur Tak Mudah, Refly Harun: Saya Pribadi Tak Berharap Ada Presiden Jatuh Lagi
Lalu, lagi-lagi Abdurrahman Wahid juga harus dipaksa mundur hingga digantikan oleh Wakilnya, Megawati Soekarnoputri.
"Kemudian presiden terpilih Abdurrahman Wahid di-impeach atau diberhentikan pada 2001, sisa masa jabatan dilaksanakan Presiden Megawati," kata dia.
Refly melanjutkan, hanya SBY yang bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan sempurna.
"Tapi Presiden Megawati tidak terpilih dalam Pemilu demokratis 2004, baru Susilo Bambang Yudhoyono yang menyelesaikan masa jabatan secara paripurna."
"Yaitu lima kali dua periode, selama 10 tahun," ungkap Refly
Sehingga ia berharap agar Jokowi seperti SBY tetap menyelesaikan jabatannya di tengah kritik.
"Saya berharap bahwa presiden Jokowi juga seperti itu, mampu menyelesaikan masa jabatannya walaupun di tengah kritik," ungkap dia.
Lalu, Pakar lulusan Universitas Notre Dame Amerika Serikat ini juga meminta agar kebebasan berpendapat jangan dibatasi,
"Tapi jangan lupa aspirasi demokratis itu tidak boleh dikekang."
"Jadi kalau ada orang yang misalnya mendiskusikan pemberhentian presiden, menurut saya kekuasaan tak perlu paranoid," imbau Refly.
• Refly Harun Akui Diskusi Pemecatan Presiden yang Diikutinya Sensitif: Alhamdulillah Tak Apa-apa
Ia menyinggung pada zaman SBY orang juga banyak yang membahas soal pemakzulan.
"Karena zaman SBY setiap saat ada diskusi tentang impeachment, tapi apakah ada the trial of impeachment? Tidak pernah ada," pungkasnya.
Selain itu, soal pemakzulan juga sudah terdengar pada awal pemerintahan Jokowi.
"Di awal-awal pemerintahan Jokowi juga orang menyebut juga impeachment menyebut juga proses mulai dari hak angket dan kemudian kemungkinan menyatakan pendapat, tapi tak pernah terjadi juga," katanya.
Simak video berikut ini menit ke-10.12:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)
