Terkini Nasional
Refly Harun Ungkap Keluhan pada Prof Suteki soal Kebebasan Berpendapat: Sedikit-sedikit Bisa Dipecat
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengunkap keluhannya pada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Professor Suteki.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
"Misalnya pemerintah atau LSM atau masyarakat umum, mestinya tidak bisa dipengaruhi itu," ungkapnya.
Terkait Perguruan Tinggi masih mendapat bagian dari anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Suteki menegaskan bahwa APBN itu milik negara bukan pemerintah saja.
"Tapi ketika bicara tentang otonomi kampus, otonomi Perguruan Tinggi, mungkinkah Perguruan Tinggi yang terutama yang negeri itu memiliki otonomi."
"Sedangkan mulai soal APBN yang tetap digelontorkan ke kampus, kemudian itu sebenarnya mestinya tidak bisa lah wong ini APBN kan negara, atas nama negara bukan pemerintah," ungkapnya.
• Refly Harun Minta Jokowi Jangan Khawatir soal Diskusi Pemecatan Presiden: Era SBY Setiap Saat Ada
Lihat vidoenya mulai menit ke-11:40:
Jokowi Diminta Jangan Khawatir soal 'Pemecatan Presiden'
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan dirinya tak ingin ada lagi Presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan.
Refly Harun juga berpesan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak khawatir soal diskusi 'pemecatan presiden'
Hal itu juga diungkapkan setelah mengikuti seminar online "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19" pada Senin (1/6/2020).
• Refly Harun Gamblang Kritik New Normal, Anggap Pemerintah Tak Mampu: Kelihatannya Sudah Bangkrut
"Hanya ketika menyampaikan materi dalam seminar tersebut, saya mengatakan, saya pribadi tidak berharap lagi ada presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan."
"Kita memiliki sejarah yang buruk, karena kecuali SBY, semua presiden tidak menyelesaikan masa jabatannya yang sempurna," ujar Refly,
Lalu, Refly menyinggung soal desakan mundur pada Soekarno dan Soeharto maupun pemberhentian Habibie oleh MPR.
"Bung Karno dijatuhkan walaupun sudah berkuasa lama pada tahun 1967."
"Pak Harto dipaksa mengundurkan diri, Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri," terang Refly.
Padahal menurut Refly, Habibie seharusnya masih memimpin Indonesia hingga 2003.
