Breaking News:

Kabar Tokoh

Refly Harun Balas Orang-orang yang Kritik Dirinya karena Kritisi Pemerintah: Itu Kurang Kerjaan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditantang untuk memberi nilai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Rekarinta Vintoko
Channel YouTube Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditantang untuk memberi nilai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat menyindir orang yang sering mengkritik dirinya.

Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020).

Dalam video itu, mulanya seorang warganet juga bertanya posisi apa yang diinginkan jika ditawari gabung dalam pemerintahan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditanya apakah mau jika ditawari jabatan di pemerintahan.  Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020).
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sempat ditanya apakah mau jika ditawari jabatan di pemerintahan. Hal itu diketahui melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Rabu (27/5/2020). (Channel YouTube Refly Harun)

 Ditanya Mau Tidak Kembali Dapat Jabatan di Pemerintahan, Refly Harun: Tergantung Hati Juga Ya

"Kalau diajak ke pemerintahan apakah bapak mau? Kalau mau posisi apa yang paling ideal untuk bapak? Kalau ada nilai 1-10 berapa nilai bapak untuk pemerintahan saat ini?" ujar Refly Harun membacakan pertanyaan.

Mulanya, Refly Harun menjawab bahwa jabatan bukanlah yang terpenting melainkan apa yang bisa dilakukan bagi negara.

"Wah ini berat sekali pertanyaannya, mau atau tidak itu tergantung hati, kita kan tidak berpikir untuk jabatannya."

"Tapi bagaimana memberikan kontribusi," ujar Refly.

Lalu, Refly menceritakan bahwa dirinya juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara.

Namun, ia mengaku merasa tidak cocok hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri.

"Saya di awal-awal Pemerintahan Jokowi pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara tapi rupanya empat bulan saja saya bisa bertahan."

"Karena saya merasa chemistry-nya enggak jalan, saya merasa enggak cocok di lingkaran itu. Maka kemudian akhirnya saya mengundurkan diri," ceritanya.

Meski demikian, Pakar Hukum Tata Negara asal Palembang ini mengaku tak tahu apa yang terjadi di masa depan.

"Untuk besok-besok saya tidak tahu, karena tergantung hati juga," ungkapnya.

 Mengaku Di-Banned oleh Sebuah Televisi, Refly Harun: 2 Tahun Lebih Tak Pernah Diundang Lagi

Refly menegaskan bahwa dirinya tak takut dengan apa yang namanya jabatan.

Menurutnya hal yang paling penting adalah melakukan sesuatu yang dianggap benar.

"Yang paling penting kan saya selalu mengatakan bahwa kita tidak mencari jabatan, tidak juga takut kehilangan jabatan."

"Jadi kalau misalnya menjabat ya kita tetap harus konsisten menyuarakan apa yang menurut kita benar sesuai ilmu pengetahuan yang ada," kata dia.

Lalu, Refly lagi-lagi menyinggung dirinya tak takut akan suatu jabatan.

"Jadi tidak takut menjabat tapi tidak juga harus takut kehilangan jabatan, saya kira itu saja untuk sementara," ujarnya lagi.

Refly menuturkan bahwa tidak semua orang akan selalu berada di luar pemerintahan.

Pasalnya dengan berada di dalam pemerintahan, seseorang bisa memberikan sumbangsihnya.

"Karena kita tidak boleh juga alergi bahwa 'Wah kita akan selama-lamanya ada di luar pemerintahan kalau enggak nanti kapan lagi kita akan memberikan kontribusi'," ungkap dia.

Pakar hukum lulusan Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, jika memang berada di dalam pemerintahan tidak membuat seseorang nyaman, berada di luar pemerintahan juga tidak masalah.

"Tapi kalau kita berada di dalam pemerintahan kita tidak nyaman, tidak sesuai dengan jiwa kita berada di luar pemerintahan sama terhormatnya," kata dia.

 Sempat Puji Perekonomian Pemerintahan Jokowi, Refly Harun: Ketika Hadapi Corona Rasanya Kelabakan

Apalagi menurutnya pengamat tidak membebani keuangan negara.

"Bahkan kalau di luar pemerintahan kan tidak membebani keuangan negara kan, tidak ada gaji bagi pengamat ya," ujar dia.

Sindir Orang yang Sering Kritik Dirinya

Refly menegaskan dirinya selalu mengkritik pemerintah, karena pemerintah sendiri digaji oleh rakyat.

Mereka yang mengurus pemasukan uang negara.

"Bagi orang yang mengkritik pemerintahan itulah filosofinya kenapa pemerintahan harus dikritik, harus diberi masukan?"

"Karena dia digaji oleh uang rakyat karena dia menguasai state financial resources, jadi sangat heran sekali kalau ada orang kerjanya mengkritik orang yang mengkritik pemerintahan," jelasnya.

Lantas, Pakar Hukum Tata Negara 50 tahun ini menyindir orang-orang yang suka mengritik orang yang tengah mengkritik pemerintah.

Sedangkan Refly sendiri diketahui sering mengkritik pemerintah.

"Itu kurang kerjaan menurut saya, kalau menurut mereka kerjaan, kalau kita menganggapnya kurang kerjaan, kalau mereka menurut mereka kerjaan."

"Karena itu paling mengasyikkan menjadi alat bagi kekuasaan itu kan mengasyikkan. Apalagi kita tahu bahwa penguasa menguasai state finansial resources di republik ini," jelas dia.

 Kritis Terhadap Pemerintah, Refly Harun Tolak Anggapan Bentuk Penolakan atas Pencopotan dari BUMN

Refly menjelaskan bahwa penguasa itu berhak mengatur suatu perusahaan dan jabatan.

"Tinggal pilih kita mau apa, mau perusahaan A, perusahaan B, jabatan A, jabatan B kan semuanya milik penguasa," lanjutnya.

Hal itu sudah termaktub dalam undang-undang.

"Karena undang-undang mengatur demikian, bukan penguasanya hebat, karena undang-undang siapapun yang menjadi presiden siapapun yang menjadi menteri BUMN, ya otomatis dia menjadi pengelola semua aset negara, aset republik ini kira-kira begitu ya," jelasnya.

Nilai untuk Pemerintahan Jokowi

Saat ditanya berapa nilai untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Refly justru mengungkit tahun 2014.

Ia memberikan nilai enam pada kabinet Jokowi pada periode pertama.

"Kemudian berapa nilai yang bapak beri untuk pemerintahan saat ini, waduh saya enggak bisa nilai ya," kata Refly Harun sambil menyebutkan pertanyaan yang diberikan padanya.

"Saya pernah memberikan poin ketika 2014, Presiden Jokowi membuat kabinet saya kasih nilai enam pada waktu itu tahun 2014," jelasnya.

 Singgung New Normal dan PSBB Covid-19, Refly Harun: Pemerintah Sepertinya Menyerah

Sedangkan, pada 2019 ia memberikan nilai di bawah enam.

Meski demikian, yang terpenting baginya adalah pemerintahan menjadi lebih baik.

"Tahun 2019 saya ditanya lagi waktu di Kompas TV berapa nilainya kira-kira, saya tidak memberikan exact number tapi saya kasih nilainya saya bilang kurang dari enam, kira-kira begitu."

"Tapi kita harapkan pemerintahan ini lebih baik, lebih baik jadi jangan sampai pemerintahan jadi tidak baik," harapnya.

Lihat videonya mulai menit ke-7:00:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Tags:
Refly HarunJokowiYouTube
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved