Virus Corona
Wacana Kelonggaran PSBB di Tengah Corona, Ahli Epidemiologi: Yang Mau Dilonggarkan Wilayah Mana?
Isu wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapatkan penolakan dari banyak pihak, termasuk dari Ahli Epidemiologi Pandu Riono.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Isu wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapatkan penolakan dari banyak pihak, termasuk dari Ahli Epidemiologi Pandu Riono.
Dilansir TribunWow.com, Pandu Riono mengaku tidak setuju dengan istilah adanya kelonggaran PSBB di tengah penyebaran Virus Corona yang masih terjadi.
Menurut Pandu Riono, hal yang semestinya dilakukan oleh pemerintah bukannya melonggarkan, melainkan harusnya lebih diperketat.
• Pengujian Spesimen PCR Corona Jauh dari Target, Jokowi: Saya Minta Segera Diselesaikan Minggu ini
Dirinya beranggapan dengan tidak ada kelonggaran PSBB saja pelanggaran masih banyak, terlebih ketika nantinya ada kelonggaran.
Dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (11/5/2020), Pandu Riono sebenarnya tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan aturan PSBB.
Namun syaratnya harus bisa memberikan data yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Dengan begitu, masyarakat bisa memantau dengan pasti kondisi sebenarnya yang terjadi, apakah mengalami peningkatan atau memang terkendali.
"Perbaiki dulu sistemnya, kemudian kita melihat konsistensi dari betulkah jumlah kasus, betulkah jumlah suspect, betulkah jumlah kematian bisa dalam waktu 14 hari terus menurun?" ujar Pandu Riono.
"Kalau masih naik turun, kita masih belum yakin," jelasnya.
Selain itu, Pandu Riono mempertanyakan jika memang benar ada rencana untuk melonggarkan PSBB, maka daerah mana yang akan dilakukan.
Seperti yang diketahui, penerapan PSBB saja di Indonesia belum merata, karena memang penyebaran Covid-19 berbeda-beda di setiap daerah.
• Pemerintah Klaim Kasus Positif Corona di Jakarta Menurun, Benarkah Demikian? Cek Fakta dan Datanya
Padahal menurutnya, saat ini hanya PSBB-lah yang bisa mengikat masyarakat untuk melakukan physical distancing.
Karena memang memiliki aturan yang sedikit lebih jelas.
"Kedua, yang mau dilonggarkan wilayah mana? Kalau wilayah yang sekarang ini dilakukan PSBB masih beberapa wilayah saja, tidak mungkin kita melonggarkan di seluruh Indonesia," ungkap Pandu.
"Juga mana yang bisa dilonggarkan, tentu yang risikonya paling ringan," tegasnya.
Pandu tidak ingin pemerintah gegabah dalam mengambil keputusan.
Dirinya berharap pemerintah mempertimbangkan dengan matang setiap kebijakan yang memiliki risiko tinggi, termasuk rencana pelonggaran atau relaksasi PSBB ini.
