Refly Harun Ungkap Kekhawatiran Sistem Pemerintah ke Depan: Menuju Jurang Otoritarianisme

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatiran pada sistem pemerintahan ke depannya.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun khawatir pemerintah Indonesia akan menjadi otoriter atau kekuasaan negara dipegang penuh oleh seorang pemimpin.

Kekhawatiran dari Refly Harun tidak terlepas dengan kondisi pemerintahan yang dinilai sudah kebal terhadap kritik yang banyak diberikan.

• Ngaku Pernah Diserang Buzzer Habis-habisan karena Cuitannya, Refly Harun: Kalau Saya Jadi Penguasa

• Jokowi Targetkan Corona Turun Mei, Effendi Gazali Duga Gara-gara Presiden Dengar Prediksi Singapura

Meski begitu, Refly Harun mengatakan untuk saat ini pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa dikatakan demikian.

Menurutnya, masih ada ruang bagi pihak atau masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, termasuk yang bersifat kritik.

Meskipun juga kritik tersebut justru dikritik balik oleh pembela pemerintah yang sering disebut sebagai buzzer.

Namun, Refly Harun berpesan kepada semua masyarakat, khususnya kelompok civil sociaty untuk terus memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah.

Hal itu harus dilakukan untuk mencegah adanya kendali kekuasaan penuh dalam pemerintahan.

"Kondisi saat ini kita tidak bisa katakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerintahan yang otoriter, ada ruang untuk kita tetap melancarkan kritik," ujar Refly Harun.

"Tetapi kalau pemerintahan ini tidak dijaga secara baik oleh kelompok civil sociaty, orang-orang yang tetap berani menyampaikan kritik," jelasnya.

Menurut Refly Harun, lambat tahun pemerintah Indonesia akan mengarah ke pemerintahan otoriter.

Dirinya menyebut otoriter pemerintah dengan cara memanfaatkan konstitusional.

• Blak-blakan Beberkan Kebijakan Buruk Era Jokowi, Refly Harun: Yang Mengkritik akan Dihantam Balik

"Maka saya khawatir lambat laun negara akan menuju jurang otoritarianisme, tetapi dengan cara yang konstitusional," kata Refly Harun.

"Jadi orang menyebutnya sebagai constitutional dictatorship, jadi diktator tetapi konstitusional," imbuhnya.

Refly Harun menjelaskan bahwa sudah terlihat produk-produk hukum memiliki tujuan justru pada kekuasaan pemerintah.