Blak-blakan Beberkan Kebijakan Buruk Era Jokowi, Refly Harun: Yang Mengkritik akan Dihantam Balik

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkap kebijakan buruk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, ia pun kembali mengungkit revisi undang-undang KPK yang sempat menuai pro kontra.

Menurut Refly Harun, banyak kritik masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal.

Bahkan, ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah.

• Komentari Konflik Said Didu dan Luhut Binsar, Refly Harun Tuai Banyak Hujatan: Pikirannya Cuma Uang

• Maju Mundur Aturan Transportasi, Refly Harun Sebut Kemenhub Tidak Tunduk di Bawah Koordinasi BNPB

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Minggu (10/5/2020).

"Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap," ucap Refly.

Refly mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat meyampaikan kritikan.

"Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengiritik kebijakan tersebut malah akan dihantam balik," terang Refly.

"Bahkan bisa dikriminalisasi."

Terkait hal itu, Refly lantas kembali mengungkit revisi undang-undang KPK, 2019 lalu.

Menurut dia, tak ada satupun pakar setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu.

"Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi undang-undang KPK," ujar Refly.

"Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu tidak memerlemah KPK dan pemberantasan korupsi."

• Bingung Tuduhan BUMN terkait Mafia, Pengusaha Alat Kesehatan: Kami Adopsi KPK, Punya Dewan Etik

Lebih lanjut, Refly membeberkan sejumlah risiko yang menghadang para aktivis saat menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah.

Secara blak-blakan, ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan.