Rocky Gerung Sebut Kartu Pra Kerja Hanya Buang-buang Anggaran: Prabowo Terpaksa Ambil Alih

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut kondisi pemerintahan kacau balau setelah dilanda wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, ia pun mengkritisi peluncuran Kartu Pra Kerja yang dinilai hanya membuang-buang anggaran.

Menurut Rocky Gerung, kondisi buruk itu lantas dibaca oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Bahkan, menurutnya Prabowo Subianto seolah mengambil alih kondisi agar kerumitan di istana tak tampak.

• Beri 5000 Alat Rapid Test Corona, Prabowo: Tidak Punya Agenda Lain, Selain Mengancam Keselamatan

• Prabowo Angkat Bicara soal Corona, Gamblang Sebut Kondisi Kini Layaknya Perang: Musuh Tak Kelihatan

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (29/4/2020).

Pada kesempatan itu, mulanya Rocky mengungkap dugaannya soal penolakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Kartu Pra Kerja.

"Saya enggak tahu siapa itu yang merancang Kartu Pra Kerja, kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju karena itu pemborosan," jelas Rocky.

"Jadi tetap ada makelar di istana yang membuat kebijakan itu tidak utuh."

Lantas, Rocky pun menyinggung peran Prabowo yang dinilai mengambil alih kegaduhan yang terjadi di istana.

Ia menambahkan, pujian Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hanya bertujuan untuk menutupi kondisi pemerintah.

"Ketidakutuhan itu yang menurut saya terbaca oleh Pak Prabowo, Pak Prabowo terpaksa harus mengambil alih psikologi kerumitan di istana itu," terang Rocky.

"Dengan mengatakan 'Tetap presiden under control, presiden tetap berwibawa, tetap serius melakukan itu'."

"Karena Prabowo juga membaca keadaan lokal yang kacau balau," imbuhnya.

• Prabowo Sebut Virus Corona Jadi Ancaman Seluruh Umat Manusia: Titik-titik Terang Sudah Kelihatan

Melanjutkan penjelasannya, Rocky pun kembali mengungkapkan keyakinannya bahwa Sri Mulyani pasti sebenarnya menolak Kartu Pra Kerja.

"Jadi itu hal penting yang harus kita baca bahwa kebijakan dari awal yang terbuang dalam Perppu adalah konflik di antara menteri-menteri," ungkapnya.