Terkini Daerah
Soal Stiker Wajah Bupati Klaten di Hand Sanitizer, Ganjar: Kasih Bantuan Tak Usah Dilabeli, Ikhlas
Bupati Klaten, Sri Mulyani mendapatkan sorotan karena dinilai melakukan kampanye terselubung melalui bantuan yang diberikan ke warga terdampak Corona.
Editor: Atri Wahyu Mukti
"Yang dari Kemensos sangat terbatas sekali. Tidak banyak."
"Justru yang banyak itu dari kami (Pemkab Klaten)," ungkapnya.
Sri Mulyani juga menyebutkan, ada beberapa hand sanitizer berstiker gambar wajahnya dibagikan kepada internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang (PAC) di 26 kecamatan.
"Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC," tandas dia.
Seperti diketahui, hand sanitizer bantuan sosial Covid-19 berstiker gambar Bupati Klaten tersebut viral di media sosial Twitter.
Salah satunya di akun Twitter @mahasiswaYUJINEM dengan nama pengguna Warga Klaten.
"Bupati Klaten seharusnya malu. Semalam kita diramaikan oleh beredarnya foto hand sanitizer berstiker 'Bantuan Bupati Klaten' dan ketika stikernya dilepas ternyata itu bantuan dari Kemensos?"
"Lalu bagaimana pengadaan anggaran handsanitizer oleh Pemda?," tulis akun tersebut.
• Kisah Pemudik di Klaten Isolasi Diri di Bantaran Sungai Sambil Bersihkan Sampah yang Terbawa Arus
Tindakan Bawaslu Jateng
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mendesak kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah Covid-19.
Hal itu disampaikan Koordinator Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin, menyikapi kasus botol hand sanitizer dari Kementerian Sosial berstiker foto Bupati Klaten, Sri Mulyani.
Bawaslu menilai bahwa semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran Covid 19.
Selain itu, juga bisa memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu.
"Namun, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan itu tak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam pilkada 2020," kata Rofiuddin, Selasa (28/4/2020).
Apalagi, lanjutnya, jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya.