Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada 'Kongkalikong' dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mencurigai adanya kongkalikong dalam proyek Kartu Prakerja yang menghabiskan dana mencapai 5,6 triliun rupiah.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyoroti sistem pelatihan online yang ada dalam program Kartu Prakerja.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung memantau jalannya program tersebut agar tak terjadi tindakan korupsi di tengah pandemi Virus Corona.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020).

• Bansos Tak Merata, Pengamat Singgung Peluang Kerusuhan hingga Bunuh Diri: Yang Di-PHK Itu Frustrasi

• Buktikan Ia Netral, Refly Harun Ibaratkan Jokowi Ambil 3 Mata Kuliah: Saya Puji Jokowi dalam 2 Hal

Mulanya, Refly menyoroti banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Jokowi.

Ia menilai, hal itu semakin diperparah dengan adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya khawatir jangan-jangan belum dihitung masa-masa akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ada pelemahan KPK di dalamnya," jelas Refly.

"Dan juga belum memerhitungkan fenomena-fenomena yang terjadi setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun."

Refly mengatakan, Jokowi perlu memimpin langsung pemberantasan korupsi agar kondisi pemerintahan semakin membaik.

"Atau mungkin ada variabel lain yang saya pribadi tidak tahu juga," kata Refly.

"Tetapi kalau kita ingin negara kita jauh lebih baik, harus ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi," sambungnya.

• Direktur INDEF Kritisi Kartu Prakerja: Didik Langsung saja Belum Penuhi Kompetensi, Mau Online?

Lebih lanjut menurut Refly, Jokowi harus mengawasi langsung pemberantasan korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

"Itu yang saya katakan berkali-kali, maksudnya apa?," ucapnya.

"Kita tahu bahwa yang namanya pemberantasan korpusi bukan hanya dari sisi penindakan, tapi pencegahan."

Lantas, Refly pun menyinggung dugaan peluang terjadinya korupsi di tengah pandemi Virus Corona.

"Jadi presiden harus membuat program pencegahan tindak pidana korupsi yang betul-betul masif," terang Refly.

"Apalagi di tengah bencana Covid-19 ini."

Terkait hal itu, Refly pun menyinggung dana triliunan rupiah untuk Kartu Prakerja.

Menurut Refly, ada peluang yang begitu besar untuk melakukan korupsi dalam program tersebut.

"Jangan lupa potensi korupsi itu akan tinggi."

"Ada isu mengenai misalnya proyek pelatihan online (Rp) 5,6 trilun yang ditengarai mungkin juga ada kongkalikong," tandasnya.

Simak video berikut ini menit menit ke-15.04:

Refly Harun Puji Jokowi

Pada kesempatan itu, selain menyampaikan kritik soal tindakan korupsi, Refly Harun juga menyampaikan pujian untuk Jokowi.

Refly Harun menegaskan dirinya tak berada di kubu manapun dalam soal berpolitik.

Demi membuktikannya, Refly Harun lantas mengandaikan Jokowi mengambil tiga mata kuliah.

Refly Harun menegaskan bahwa dirinya sebagai akademisi konsisten untuk objektif dalam menilai pemerintah.

"Pertama sebagai akademisi kita harus objektif, saya puji pemerintahan Jokowi dalam dua hal."

"Saya ibaratkan sedang mengambil mata kuliah, mata kuliah politik, mata kuliah ekonomi, dan mata kuliah hukum," ungkap Refly.

Pada mata kuliah ekonomi, Refly menilai Jokowi cukup bagus menorehkan prestasinya.

"Untuk mata kuliah ekonomi karena passion-nya di sana presiden maka saya katakan lulus dengan nilai A, dengan nilai yang baik."

"Karena pada waktu itu getol sekali pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan sebagainya."

"Dan saya kira itulah sampai sekarang kebanggaan dari Presiden Jokowi membangun infrastruktur itu," jelas Refly.

Selain ekonomi, dalam hal politik Jokowi juga dinilai cukup bagus.

"Mata kuliah kedua mengenai konsolidasi politik, mengenai politik saya juga puji," kata dia.

Refly lalu menceritakan bagaimana awalnya partai pendukung Jokowi tidak lebih banyak daripada Prabowo Subianto.

• Refly Harun Pertanyakan Muhadjir Effendy soal Corona, yang Sering Muncul Malah Mahfud MD dan Luhut

Partai yang mendukung Jokowi hanyalah lima partai.

"Karena pasca-Pemilu 2014 politik Indonesia terbelah menjadi dua koalisi besar, satu KIH (Koalisi Indonesia Hebat), satu KMP (Koalisi Merah Putih)."

"Koalisi Merah Putih anggotanya PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem hanya empat partai politik saja," ujar Refly.

Sedangkan, Prabowo memiliki enam partai pendukung.

"Sementara KMP dihuni oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, PKS, dan PPP, lima partai politik, waktu itu demokrat bingung mau ke mana."

"Mungkin dia mau ke KIH, tapi mungkin ada soal-soal Demokrat tak bisa masuk di koalisi itu, maka bergabung dengan KMP," ceritanya.

Koalisi milik Prabowo berhasil menguasai DPR dan MPR.

"Terbukti kelompok KMP ini bisa menguasai parlemen, pimpinan MPR dan DPR."

"Tetapi 2016 koalisi tersebut hancur lebur," ungkap pria 50 tahun ini.

Namun pada 2016, partai-partai pendukung Prabowo mulai beralih ke Jokowi.

Sehingga, Refly menilai Jokowi bagus dalam hal konsolidasi politik.

"Maka akhirnya oposisi hanya dua partai yang secara terang-terangan walau oposisi dalam sistem pemerintah presidensiil hanya Gerindra dan PKS saja yang terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi."

"Maka saya puji Pemerintahan Jokowi yang sudah berhasil melakukan konsolidasi politik yang luar biasa."

"Makanya dalam pelajaran ini Jokowi lulus juga A juga," pujinya.

Berbeda dengan masalah ekonomi dan hukum, Refly menilai Jokowi tidak cukup baik dalam menghadapi masalah penegakan hukum, misalnya pemberantasan korupsi.

• Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri

"Karena saya orang hukum tibalah saya pada pelajaran hukum, yaitu masalah penegakan hukum law and forcement di situ saya mulai merasa di negeri ini soal penegakan hukum."

"Kalau kita ambil kaitannya dengan pemberantasan korupsi," kritiknya.

Refly merasa, pengaruh Jokowi pada masalah pemberantasan korupsi sama sekali tak terlihat.

"Saya malah merasa miris karena akhir-akhir ini kita tahu revisi undang-undang KPK yang memperlemah KPK, ada rekrutmen KPK yang ditengarai banyak pesanan dan lain sebagainya."

"Dua kali rektrutmen pimpinan KPK oleh Pemerintahan Presiden Jokowi justru diwarnai politisasi dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasinya untuk betul-betul stand dalam pemberantasan korupsi," kritiknya. (TribunWow.com)

Baca juga artikel ini di Tribunnews.com dengan judul Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada 'Kongkalikong' dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali