Data Penerima Bansos Corona Dianggap Tak Terintegrasi, Kemendes: Sejak 2011 Memang Belum Diperbarui

TRIBUNWOW.COM - Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi angkat bicara terkait data penerima bantuan sosial Covid-19 antara kementerian satu dengan yang lain dinilai sebagain pihak tidak terintegrasi.

Wamendes dengan tegas menyatakan, bahwa anggapan seperti itu salah kaprah.

Sebab, data pemerintah pusat yang digunakan untuk menyalurkan bantuan tersebut menggunakan satu data.

• 8 Warga dari Jakarta Nekat Mudik ke Cilacap, Positif Corona seusai Tahu Anggota Keluarga Meninggal

Hal tersebut disampaikan oleh Wamendes di kanal Talk Show tvone, Rabu (30/4/2020).

Secara khusus, Wamendes meminta untuk tidak membenturkan antara Kemendes dan Kemensos yang seolah-olah memiliki data yang berbeda.

Padahal, data yang digunakan adalah satu yaitu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menekankan, Kemendes tidak punya data lain selain data tersebut.

"Jangan dibenturkan di antara kita, enggak ada data Kemendes data Kemensos," ujar Budi Arie seperti dikutip TribunWow.com.

"Kita menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu satu data."

"Kemendes enggak punya jadi jangan dibenturin di antara instasi di pemerintah, jadi kita menggunakan DTKS yang itu ada di Depsos," tambahnya.

• Minta Diberi Kepercayaan soal Bansos Corona, Ganjar Pranowo: Mohon Maaf Tanpa Abaikan Akuntabilitas

• Jokowi Bicara 5 Skema Besar Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Minta Peran BUMN serta Pemda

Lebih lanjut, Wamendes menyampaikan, bahkan untuk penyaluran BLT Kemendes juga mengacu pada data tersebut.

Hal itu tidak lain agar, tidak ada tumpang tindih atau rapel bantuan yang didapatkan masyarakat.

"Bahkan Kemendes juga mengacu ke sana karena penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa itu yang tidak menerima PKH, dan bantuan pangan non tunai," ucap Budi.

"Supaya jangan ada dobel-dobel, makanya kita pakai satu data DTKS," terangnya.

"Jadi tidak bener kalau ada data bermacam-macam, itu sangat tidak tepat," tambahnya.