Data Penerima Bansos Corona Dianggap Tak Terintegrasi, Kemendes: Sejak 2011 Memang Belum Diperbarui

Menurutnya, DTKS tersebut sudah sangat valid lantaran sudah disahkan oleh Pemda, baik bupati maupun wali kota.

Bahkan sebelum sampai bupati dan wali kota terlebih dulu melewati ketua RT dan RW.

"Data ini diupdate secara berkala setiap tahun dan data terpadu kesejahteraan sosial ini sejatinya data ini berasal dari daerah juga," ujar Asep Purnama.

"Data yang masuk ke kami itu diusulkan disahkan oleh bupati dan wali kota," jelasnya.

"Sebelumnya bupati dan wali kota tentu melakukan proses penyajian data secara berjenjang, mulai dari RT/RW, kemudian ada Musdes, Muskel, sampai akhirnya bupati dan wali kota menyerahkan kepada kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemensos yakin penyaluran bantuan bisa efektif dan tepat sasaran.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

"Kami punya prinsip dalam memberikan bantuan sosial itu harus ada prinsip efektivitas, jadi prinsip efektivitas program ini harus sesuai dengan sasaran yang tepat," kata Asep Purnama.

Menurutnya, sebelum bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan, kemensos juga sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data di DTKS.

Oleh karenanya ketika ada kesalahan maka bisa disimpulkan ada data dari daerah yang kurang tepat.

"Dalam proses bantuan langsung tunai, data yang kami miliki DTKS ini kami share dulu ke kabupaten dan kota, kemudian dengan harapan DTKS yang kami dapatkan dari bupati dan wali kota itu untuk dipelajari kembali, barangkali setelah sekian lama kemudian data itu ada perubahan-perubahan," ungkapnya.

"Dalam konteks BSD, ada beberapa daerah setelah kami analisis diperkirakan populasi lebih dari DTKS, oleh karenanya ada ruang untuk menyampaikan data baru," pungkasnya.

• Stok Pangan Defisit di Tengah Corona, Jokowi: Beras Defisit di 7 Provinsi, Telur Ayam di 22 Provinsi

Simak videonya:

(TribunWow.com/Rilo/Elnug)