Data Penerima Bansos Corona Dianggap Tak Terintegrasi, Kemendes: Sejak 2011 Memang Belum Diperbarui

TRIBUNWOW.COM - Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi angkat bicara terkait data penerima bantuan sosial Covid-19 antara kementerian satu dengan yang lain dinilai sebagain pihak tidak terintegrasi.

Wamendes dengan tegas menyatakan, bahwa anggapan seperti itu salah kaprah.

Sebab, data pemerintah pusat yang digunakan untuk menyalurkan bantuan tersebut menggunakan satu data.

• 8 Warga dari Jakarta Nekat Mudik ke Cilacap, Positif Corona seusai Tahu Anggota Keluarga Meninggal

Hal tersebut disampaikan oleh Wamendes di kanal Talk Show tvone, Rabu (30/4/2020).

Secara khusus, Wamendes meminta untuk tidak membenturkan antara Kemendes dan Kemensos yang seolah-olah memiliki data yang berbeda.

Padahal, data yang digunakan adalah satu yaitu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menekankan, Kemendes tidak punya data lain selain data tersebut.

"Jangan dibenturkan di antara kita, enggak ada data Kemendes data Kemensos," ujar Budi Arie seperti dikutip TribunWow.com.

"Kita menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu satu data."

"Kemendes enggak punya jadi jangan dibenturin di antara instasi di pemerintah, jadi kita menggunakan DTKS yang itu ada di Depsos," tambahnya.

• Minta Diberi Kepercayaan soal Bansos Corona, Ganjar Pranowo: Mohon Maaf Tanpa Abaikan Akuntabilitas

• Jokowi Bicara 5 Skema Besar Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Minta Peran BUMN serta Pemda

Lebih lanjut, Wamendes menyampaikan, bahkan untuk penyaluran BLT Kemendes juga mengacu pada data tersebut.

Hal itu tidak lain agar, tidak ada tumpang tindih atau rapel bantuan yang didapatkan masyarakat.

"Bahkan Kemendes juga mengacu ke sana karena penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa itu yang tidak menerima PKH, dan bantuan pangan non tunai," ucap Budi.

"Supaya jangan ada dobel-dobel, makanya kita pakai satu data DTKS," terangnya.

"Jadi tidak bener kalau ada data bermacam-macam, itu sangat tidak tepat," tambahnya.

Meski demikian, pihaknya tak menampik bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu memang belum diperbarui hampir dalam kurun waktu satu dekade.

"Nah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu, memang harus diakui sejak 2011 itu belum di-update sampai hari ini," terang Budi.

Meruntut sumbernya, DTKS sendiri berasal dari pendataan di tingkat paling bawah.

Oleh karenanya, Budi kembali menambahkan bahwa pemerintah pusat hanya mengkonsolidasi data-data yang diperoleh dari bawah tersebut.

Bahwa pada perjalanannya memang ada masalah yang muncul, karenanya ia meminta untuk semua tingkatan juga pemerintahan merevisi hal tersebut.

"Nah sekarang pertanyaannya, darimana DTKS itu berasal, itu dari bawah, dari RT, RW, Desa,Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional," tutur Budi.

"Pemerintah pusat ini kan mengkonsolidasi data itu, yang diperoleh dari bawah. Karena yang tahu kondisi paling bawah itu kan RT."

"Nah karena itu ketika problem data itu muncul, itu kita harus sama-sama merevisi itu semua," tandasnya.

• Daftar Kepala Daerah dan Pejabat Negara Terkena Corona, Ada yang Sembuh dan Meninggal

Simak video berikut mulai dari awal:

Kemensos Tanggapi Bansos Corona Salah Sasaran

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.

Asep Purnama menyinggung soal data yang dimiliki oleh Kemnsos yaitu dari mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dirinya mengatakan data tersebut didapat berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

• Sopir Ambulans Tidak Jujur, Pemulasaran Jenazah Corona di Garut Akhirnya Dilakukan di Pinggir Jalan

Data tersebut juga terus diupdate setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan di daerah.

Hal ini disampaikan Asep Purnama dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, DTKS tersebut sudah sangat valid lantaran sudah disahkan oleh Pemda, baik bupati maupun wali kota.

Bahkan sebelum sampai bupati dan wali kota terlebih dulu melewati ketua RT dan RW.

"Data ini diupdate secara berkala setiap tahun dan data terpadu kesejahteraan sosial ini sejatinya data ini berasal dari daerah juga," ujar Asep Purnama.

"Data yang masuk ke kami itu diusulkan disahkan oleh bupati dan wali kota," jelasnya.

"Sebelumnya bupati dan wali kota tentu melakukan proses penyajian data secara berjenjang, mulai dari RT/RW, kemudian ada Musdes, Muskel, sampai akhirnya bupati dan wali kota menyerahkan kepada kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemensos yakin penyaluran bantuan bisa efektif dan tepat sasaran.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

"Kami punya prinsip dalam memberikan bantuan sosial itu harus ada prinsip efektivitas, jadi prinsip efektivitas program ini harus sesuai dengan sasaran yang tepat," kata Asep Purnama.

Menurutnya, sebelum bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan, kemensos juga sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data di DTKS.

Oleh karenanya ketika ada kesalahan maka bisa disimpulkan ada data dari daerah yang kurang tepat.

"Dalam proses bantuan langsung tunai, data yang kami miliki DTKS ini kami share dulu ke kabupaten dan kota, kemudian dengan harapan DTKS yang kami dapatkan dari bupati dan wali kota itu untuk dipelajari kembali, barangkali setelah sekian lama kemudian data itu ada perubahan-perubahan," ungkapnya.

"Dalam konteks BSD, ada beberapa daerah setelah kami analisis diperkirakan populasi lebih dari DTKS, oleh karenanya ada ruang untuk menyampaikan data baru," pungkasnya.

• Stok Pangan Defisit di Tengah Corona, Jokowi: Beras Defisit di 7 Provinsi, Telur Ayam di 22 Provinsi

Simak videonya:

(TribunWow.com/Rilo/Elnug)