Data Penerima Bansos Corona Dianggap Tak Terintegrasi, Kemendes: Sejak 2011 Memang Belum Diperbarui

Meski demikian, pihaknya tak menampik bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu memang belum diperbarui hampir dalam kurun waktu satu dekade.

"Nah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu, memang harus diakui sejak 2011 itu belum di-update sampai hari ini," terang Budi.

Meruntut sumbernya, DTKS sendiri berasal dari pendataan di tingkat paling bawah.

Oleh karenanya, Budi kembali menambahkan bahwa pemerintah pusat hanya mengkonsolidasi data-data yang diperoleh dari bawah tersebut.

Bahwa pada perjalanannya memang ada masalah yang muncul, karenanya ia meminta untuk semua tingkatan juga pemerintahan merevisi hal tersebut.

"Nah sekarang pertanyaannya, darimana DTKS itu berasal, itu dari bawah, dari RT, RW, Desa,Kelurahan Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional," tutur Budi.

"Pemerintah pusat ini kan mengkonsolidasi data itu, yang diperoleh dari bawah. Karena yang tahu kondisi paling bawah itu kan RT."

"Nah karena itu ketika problem data itu muncul, itu kita harus sama-sama merevisi itu semua," tandasnya.

• Daftar Kepala Daerah dan Pejabat Negara Terkena Corona, Ada yang Sembuh dan Meninggal

Simak video berikut mulai dari awal:

Kemensos Tanggapi Bansos Corona Salah Sasaran

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.

Asep Purnama menyinggung soal data yang dimiliki oleh Kemnsos yaitu dari mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dirinya mengatakan data tersebut didapat berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

• Sopir Ambulans Tidak Jujur, Pemulasaran Jenazah Corona di Garut Akhirnya Dilakukan di Pinggir Jalan

Data tersebut juga terus diupdate setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan di daerah.

Hal ini disampaikan Asep Purnama dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).