8 Warga dari Jakarta Nekat Mudik ke Cilacap, Positif Corona seusai Tahu Anggota Keluarga Meninggal

TRIBUNWOW.COM - Warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan rombongan pemudik dari Jakarta yang dinyatakan positif Virus Corona.

Kabar positifnya delapan pemudik tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, Rabu (29/4/2020).

Dilansir TribunWow.com, kedelapan pemudik ini tidak mengindahkan imbauan pemerintah dan memaksakan untuk pulang ke kampung halaman.

• Minta Diberi Kepercayaan soal Bansos Corona, Ganjar Pranowo: Mohon Maaf Tanpa Abaikan Akuntabilitas

Tatto menyampaikan kedelapan warganya yang mudik tersebut merupakan masih kerabat dengan satu dengan lainnya.

Seluruhnya diketahui berasal kampung yang sama, yakni di Kecamatan Cimanggu.

Semua pemudik tersebut juga diketahui tinggal satu atap kalau merantau di Jakarta.

"Delapan pemudik ini adalah pemudik yang dari Jakarta," ujar Tatto seperti dikutip dari kabal Kompas TV.

"Dia dari Jakarta itu satu kontrakan, satu rumah, maka dia pulang ke Cilacap, ke Kecamatan Cimanggu," tambahnya.

Kedelapan orang yang dinyatakan positif tersbut diketahui nekat mudik lewat jalur darat via kendaraan travel.

Seluruhnya diketahui masih keluarga dekat dan dengan tujuan yang sama.

"Pulang ini dalam satu travel, karena masih dalam satu keluarga satu kamupung satu tetangga," pungkas Tatto.

• Miliarder India Cyrus Poonawalla akan Produksi Massal Vaksin Oxford Corona yang Efektif pada Monyet

• Jokowi Bicara 5 Skema Besar Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Minta Peran BUMN serta Pemda

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Pramesti Griana Dewi, membenarkan kejadian para penumpang travel mudik yang terkena Virus Corona.

Pramesti mengatakan jumlah keseluruhan pemudik itu kategori orang tanpa gejala (OTG).

Namun, dari hasil rapid test yang dilakukan dinyatakan positif Covid-19.

Bahkan hingga kini keseluruhnya sudah diisolasi di Rumah Sakit Umum Derah, Majenang, Cilacap, semuanya masih tampak sehat.

Nahas, kedelapan orang tersebut melakukan tes dan dinyatakan positif setelah ada satu diantara anggota keluarga pemudik tersebut yang meninggal.

"Semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat," ujar Pramesti.

"Jadi kami melakukan tes itu setelah ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dengan gejala-gejala Covid."

"Jadi kakaknya dari salah satu pemudik itu malah yang meninggal."

"Yang 8 orang ini semuanya sehat tidak ada gejala apapun, sampai saat ini pun diisolali di rumah sakit masih dalam keadaan sehat," tandasnya.

Kasus 8 orang tersebut membuktikan bahwa betapa riskan dan bahayanya apabila tetap memaksakan diri untuk mudik.

Bupati Cilacap menyampaikan akan segera melakukan pelacakan terhadap siapa saja yang pernah menjalin kontak langsung kepada para pemudik tersebut.

• Daftar Kepala Daerah dan Pejabat Negara Terkena Corona, Ada yang Sembuh dan Meninggal

 Simak videonya mulai dari awal:

Bupati Banyumas Jelaskan Alsana Potong BLT

Bupati Banyumas, Achmad Husein mengungkapkan alasan dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT).

Pemkab Banyumas berencana memangkas dana BLT sebesar 50 persen, yakni dari yang semula Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu

Dilansir TribunWow.com, Achmad Husein mengatakan bahwa keputusan untuk memotong dana BLT bukan semata-mata ide darinya pribadi.

• Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul Meninggal Dunia karena Corona

Menurutnya, ide tersebut diberikan pertama kali oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ganjar kemudian yang menyampaikan ide tersebut kepada Kementerian Sosial.

Dan alhasil ide tersebut mendapatkan persetujuan dari Kemensos untuk bisa memaksimalkan BLT.

Hal ini disampaikan Achmad Husein dalam acara 'Apa Kabar Indonesia Pagi', Selasa (28/4/2020).

"Jadi, yang pertama bahwa ide ini sebetulnya bukan ide saya murni," ujar Achmad Husein.

"Itu pak gubernur menyampaikan ide ini kepada pak Kemensos," imbuhnya.

Kemudian untuk alasanya yaitu supaya tidak menimbulkan rasa kecemburuan antara warga, sehingga malah bisa menimbulkan kegaduhan.

Achmad Husein mengatakan yang mendapatkan BLT Rp 600 ribu hanya sebagian kecil.

Sedangkan rata-rata warga yang lainnya hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 200-250 ribu saja.

"Saya sampaikan bahwa Rp 600 ribu nanti ada kecemburuan, karena yang lain dapatnya Rp 200 ribu, maksimal itu yang untuk PKH itu 250 ribu," jelasnya.

"Nanti kalau ada yang cuman sebagian kecil yang mendapatkan Rp 600 ribu geger nanti," tambahnya.

• Air PDAM Asrama Papua Diputus, Ganjar Pranowo Bayari dan Telepon Minta Dihidupkan Sekarang juga

Selain itu, alasan lain menurut Achmad Husein adalah dengan mempertimbangkan masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan.

Dirinya mengungkapkan secara detail data penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyumas.

Menurutnya, total ada sekitar 607 ribu Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Banyumas.

Dari 607 ribu KK itu belum semua mendapatkan bantuan.

"Selain itu, juga pertimbangan masih banyak yang belum dapat," kata Achmad Husein.

"Data angka misalnya di Kabupaten Banyumas sejumlah KK total itu 607 ribu KK dan yang dapat bantuan reguler itu PKH, PPNT, Sembako ini 156 ribu KK," ungkapnya.

"Terus ada bantuan tambahan yang terdampak Covid-19 itu ada dua yaitu bantuan pangan non tunai dan BLT."

"Bantuan pangan non tunai ada 92 ribu sedangkan BLT ada 57.722, dengan jumlah total menjadi kira-kira 149 ribu,"

"Kemudian provinsi juga ada bantuan sembako yang Rp 200 ribuan yaitu 33 ribu, kalau dijumlah totalkan maka itu bantuan yang tersedia adalah 339 ribu KK.

• Anies Baswedan Dinilai Pemimpin Paling Top Atasi Corona, Rico Marbun Soroti Keberanian sang Gubernur

Achmad Husein mengatakan ada sekitar 44 persen atau sebanyak 269 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.

Yang menjadi perhatian dari 269 ribu KK itu adalah ada sekitar 115 ribu KK yang tidak mendapatkan, padahal mereka terdampak Virus Corona.

Namun untuk sisanya sudah dianggap tidak memerlukan bantuan.

Oleh karena itu, dengan tujuan untuk melakukan pemerataan, maka Pemkab Banyumas memutuskan untuk memotong dana BLT untuk diberikan kepada mereka yang tidak terdaftar ataupun belum mendapat bantuan.

"Dengan jumlah KK ada 607 ribu KK, sehingga kan sisa 269 ribu KK atau 44 persen yang belum mendapatkan bantuan apa-apa," kata Achmad Husein.

"Katakanlah jadi itu kita deteksi 25 persen itu mampu dan tidak terpengaruh sama sekali, masih ada sisa 19 persen."

"19 persen artinyakan 115 ribu KK, ini tidak mendapatkan apa-apa tetapi dia terdampak Covid, seperti tukang ban, rias pengantin, salon-salon kecil."

"Maka kemudian untuk pemerataan, ide tersebut, ide dari Pak Gubernur dan saya juga minta kepada Pak kemensos, dan Pak Kemensos prinsipnya menyetujui, cuman tidak bisa dipotong dari pusat, dipotongnya dari daerah," pungkasnya.

• Ahli Kesehatan Temukan Kejanggalan Data Kasus Corona, Singgung Kapasitas di NTT

Simak videonya dari menit awal:

(TribunWow/Rilo/Elfan)