Bantuan Corona Nyasar ke Anggota DPRD Jakarta, RT Setempat Tidak Dilibatkan dalam Pendataan

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD di DKI Jakarta mendapatkan bantuan sosial setelah terdaftar dalam penerima bansos masyarakat terdampak Virus Corona.

Selain itu yang menjadi permasalahan lainnya adalah Ketua RT dan Ketua RW setempat tidak dilibatkan dalam pendataan penerima bansos tersebut.

Dilansir TribunWow.com, kejadian tersebut diakui sendiri oleh Anggota DPRD Jakarta yang menerima atau terdaftar sebagai penerima bansos, Jhonny Simanjuntak.

• Hari Pertama Larangan Mudik, Sebanyak 1.181 Kendaraan Diminta Putar Balik ke Arah Jakarta

Menanggapi hal itu, Jhonny mengaku juga kaget lantaran dirinya merasa tidak berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

"Saya diberitahu oleh RT saya 'Pak Jhonny kok ini bisa masuk dalam daftar bansos?' Lho data dari mana, mungkin Pak RT atau Pak RW yang memasukan," ujar Jhonny.

"'Enggak Pak, kita itu justru tidak dilibatkan ketika mendata siapa-siapa yang layak mendapatkan bansos' maka dikasihlah data-data tersebut kepada saya," sambungnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu kemudian menjelaskan bahwa proses pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pendataan tersebit menurut Jhonny dilakukan oleh Dinas Kominfo DKI Jakarta.

Namun kesalahannya yaitu pada pencuplikan data yang dirasa tidak tepat.

• Ditagih Imam Prasodjo, Ganjar Beri Klarifikasi Dana 1 Triliun bagi Warga Terdampak Corona di Jakarta

"Jadi memang ketika kami kemarin pernah rapat secara virtual dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan beberapa pihak, termasuk gugus tugas penanganan Covid-19 di DKI, bahwa mereka mencuplik datanya dari DTKN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial kemudian dari UMKM, kartu Jakarta Pintar, Dinas Tenaga Kerja, termasuk Kartu Jakarta Lansia dan sebagainya," jelasnya.

"Update data penerima bansos ini kan pencuplikannya menurut saya, mereka itu bekerja tidak begitu secara sistematis, mungkin asal mencuplik," sambungnya.

"Karena yang menjadi yang terdepan untuk menyaring data ini adalah Dinas Kominfo DKI Jakarta."

Kemudian yang lebih salah lagi adalah data tersebut tidak lantas disosialisasikan terlebih dahulu, termasuk kepada Ketua RT dan RW setempat.

Padahal sebenarnya yang lebih paham dengan kondisi masyarakat adalah RT ataupun RW di daerah masing-masing.

"Data ini juga tidak dulu disosialisasikan kepada RT dan RW," kata Jhonny.