Direktur INDEF Kritisi Kartu Prakerja: Didik Langsung saja Belum Penuhi Kompetensi, Mau Online?

TRIBUNWOW.COM - Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Hartati mengkritik konsep pelatihan online yang ada di program Kartu Prakerja.

Dilansir TribunWow.com, Enny Hartati bahkan menyebut pemerintah gagal paham dalam menyelesaikan masalah pengangguran.

Terlebih, saat ini jumlah pengangguran bertambah banyak seusai ramai dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Virus Corona.

Hal itu disampaikan Enny Hartati melalui tayangan YouTube realita TV, Rabu (22/4/2020).

• Kisruh Kartu Pra Kerja, Begini Kritik Pengamat pada Stafsus Milenial: Anda Sadar saat Ini Dilihat?

Ennya menilai, sistem pelatihan online dalam Kartu Prakerja tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk mereka mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja atau kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja, mereka harus punya skill, harus punya keahlian," kata Enny.

"Harus mempu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sebagainya."

Terkait hal itu, Enny lantas mempertanyakan efektivitas pelatihan online dalam program Kartu Prakerja.

Ia menyebut, hingga kini banyak warga lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang justru menjadi pengangguran setelah lulus sekolah.

"Persoalannya, kalau problem-nya seperti itu maka apakah akan cukup efektif kalau pelatihannya dengan sistem online?," tanya Enny.

"Karena yang dibutuhkan mereka itu pelatihan yang benar-benar intensif, dan kenapa harus intensif? Kita belajar dari angka pengangguran lulusan SMK."

• Tanggapi Kritikan Program Kartu Prakerja pada Najwa, Jokowi: Tidak Murni Training, Sudah Semi Bansos

• Kekeuh Jalankan Pelatihan Kartu Prakerja saat Corona, Jokowi: Sudah Bukan Murni Pelatihan

Lebih lanjut, Enny mengatakan banyaknya lulusan SMK yang menganggur hingga kini disebabkan karena bekal praktik yang diperoleh di bangku sekolah tidak cukup.

Enny menambahkan, banyak siswa SMK yang lebih banyak mendapatkan ilmu secara teori ketimbang praktik langsung.

"SMK kan siap kerja, tapi kenapa justru SMK tinggi penganggurannya?," jelas dia.

"Karena di SMK yang didapat hanya teoritis, jadi kemampuan praktikumnya harusnya kalau SMK minimal 60-40, 60 teori, 40 praktikum."

Dengan alasan itulah, Ennya lantas mempertanyakan kesesuaian program Kart Prakerja dengan kebutuhan masyarakat.

"Karena keterbatasan praktikum, menyebabkan kemampuan skil lulusan SMK yang diharapkan siap kerja tadi," ujar Enny.

"Nah bayangkan kalau dididik secara konvensional saja masih belum memenuhi kompetensi pasar tenaga kerja."

Lantas, Ennya bahkan menyebut pemerintah gagal paham mengatasi masalah ketenagakerjaan yang kini terus bertambah.

"Sekarang mau dilakukan dengan pelatihan online? Dari sisi konseptual pun ini gagal paham, tidak mampu memahami problem ketenagakerjaan kita," tukasnya.

• Mobil Pribadi dari Jabar dan Jakarta yang Tak Bawa Surat Tugas Gugus Covid-19 Dilarang Masuk Jateng

Simak video berikut ini menit ke-2.50:

Mekanisme Penyelenggaraan Kartu Pra Kerja

Dilansir akun YouTube Talk Show tvOne, Kamis (9/4/2020), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa Kartu Pra Kerja tersebut awalnya diberikan untuk pencari kerja dan pengangguran.

Namun setelah merebaknya Virus Corona, Kartu Pra Kerja ini dialih fungsikan untuk para pekerja yang kini di PHK atau di rumahkan pasca mewabahnya Virus Corona.

"Kartu Pra Kerja ini sebenarnya adalah pelatihan vokasi yang sebelum kondisi merebaknya Covid-19 ini diarahkan untuk mereka yang mencari kerja atau pengangguran yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Ida.

"Tapi karena kondisi Covid-19 ini dampaknya sangat luas, maka orientasi penerima Kartu Pra Kerja ini diberikan pada teman-teman pra kerja yang terdampak PHK, pekerja yang dirumahkan. Pekerja ini pekerja formal dan pekerja informal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang terdampak Covid-19," jelasnya.

Pemberian Kartu Pra Kerja ini awalnya dilakukan secara terbuka, namun kini pemerintah akan menentukan siapa saja yang berhak diberikan kartu pra kerja tersebut.

"Program Kartu Pra Kerja ini kalau dulu dilakukan secara terbuka dan banyak diberikan kesempatan pada pencari kerja, tapi sekaran ini diarahkan untuk PHK atau yang dirumahkan," kata Ida.

• Panduan Mendapatkan Kartu Pra Kerja Melalui Situs Resmi www.Pra Kerja.go.id

Pihaknya menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi jumlah pekerja yang membutuhkan Kartu Pra Kerja.

"Beberapa minggu ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan identifikasi di provinsinya masing-masing," kata Ida menerangkan.

Untuk mendata para pekerja informal yang juga terdampak Virus Corona, kementrian tenaga kerja telah bekerja sama dengan semua jejaring yang ada.

"Kita lakukan (dari) semua jejaring, kami tidak hanya minta dari dinas ketenaga kerjaan, kami minta dari asosiasi pengusaha, dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh," terang Ida.

"Sektor informal itu kan banyak pekerja harian itu masing-masing masih kita jaring," imbuhnya.

Ida menjelaskan bahwa penerima Kartu Pra Kerja kini telah diperluas jangkauannya menjadi lebih dari dua kali lipat.

"Kalau dulu sebelum adanya Covid-19 ini, penerima manfaat itu 2 juta (orang). Sekarang ini karena adanya Covid-19 ini kita perluas menjadi 5,6 juta (orang)," ujar Ida melalui sambungan telepon.

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Kartu Pra Kerja ini juga telah ditambahkan dua kali lipat menjadi sebanyak 20 triliun rupiah.

"Kalau dulu alokasi yang diberikan itu 10 triliun, sekarang menjadi 20 triliun," kata Ida.

Ida menjelaskan bahwa sebelumnya, penerima Kartu Pra Kerja ini akan menerima dana pelatihan yang jumlahnya lebih besar daripada dana insentif.

Namun melihat kondisi masyarakat di tengah pandemi Virus Corona ini, pemerintah akan memberikan jumlah dana insentif yang lebih besar daripada dana pelatihan.

• Bahas Kartu Pra Kerja, Adi Prayitno Minta Belva Delvara Pilih Bisnis atau Stafsus: Harus Dipisahkan

"Kalau dulu sebelum Covid-19, biaya untuk pelatihan itu lebih besar dan insentifnya kecil. Sekarang dibalik, biaya pelatihannya kecil, biaya insentifnya diperbesar," jelas Ida.

"Jadi ini sebagai bentuk social safety net selama 4 bulan diberikan insentif, kemudian juga diberikan pelatihan," imbuhnya.

Dana untuk pelatihan tetap dianggarkan karena pemerintah berharap masyarakat, terutama yang kehilangan pekerjaan akan bisa mendapat keterampilan baru.

Sehingga, setelah wabah Covid-19 di Indonesia bisa diatasi, masyarakat dapat menggunakan bekal keterampilan tersebut untuk mendapat pekerjaan atau berwirausaha.

"Harapan kita, setelah Covid-19 ini lewat, kondisinya normal, maka kita berharap kompetensi yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman terutama yang di PHK," jelas Ida.

"Apalagi kemudian pelatihan-pelatihan itu mengarah pada kewirausahaan."

"Jadi setelah pelatihan ini selesai, mereka punya keterampilan baru, punya kompetensi baru, dia bisa mengembangkan usahanya," pungkasnya.

(TribunWow.com)