Omnibus Law

Kritik Sistem Upah hingga PHK Kaum Buruh dalam Omnibus Law, Presiden OPSI: Bagaimana Tidak Pesimis?

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip mengungkap sejumlah kerugian buruh akibat Omnibus Law.

YouTube Kompas TV
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip dalam saluran YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020). 

"Sebelumnya inflasi plus pertumbuhan ekonomi, sekarang inflasinya dihilangkan."

Terkait hal itu, ia menilai hak buruh dihilangkan melalui Omnibus Law.

"Itu sudah suatu bentuk pengamputasian terhadap hak buruh," kata Saeful.

"Artinya tidak ada lagi inflasi, faktor iflasi dihilangkan."

Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020).
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip dalam tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2020). (YouTube Kompas TV)

Kritik Jiwasraya, Omnibus Law, hingga Pemilihan Rektor, Ekonom Faisal Basri: Rezim Semakin Busuk

Tak hanya soal inflasi, Saeful juga menyoroti kaum buruh yang boleh diberi upah di bawah upah minimum regional (UMR).

Menurut dia, hal itu sangat memberatkan kaum buruh.

"Yang kedua, pengusaha bisa membayar upah di bawah upah minimum," ujar Saeful.

"Pasal 91 yang mewajibkan pengusaha bayar upah sesuai upah minimum itu dihilangkan, dihapus."

"Dan tidak ada sanksi pidana, ini kan memberatkan," sambungnya.

Dengan sejumlah kejanggan tersebut, Omnibus Law disebutnya tak bisa menjamin masa depan kaum buruh.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved