Sebut Tidak Jelas, PKS Kritik SOP Pengusiran Kapal China di Natuna: Baiknya Dekati, Terus Tabrak

Meskipun demikian, Kemenlu berani melayangkan nota protes kepada China.

"Menlu sikapnya dari dulu sampai sekarang begitu, mengamankan kedaulatan dan wilayah berdaulat. Siapa pun yg mengklaim, diprotes," jelas Sukamta.

• Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap

Rapat Komisi I

Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan TNI.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, rapat dilaksanakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Menhan Prabowo Subianto, Wamenlu Mahendra Siregar, Sestama Bakamla S Irawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto turut hadir dalam rapat kerja tertutup itu.

Menurut Prabowo, rapat akan membahas beberapa agenda, termasuk masalah di Perairan Natuna.

"Materinya saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna," kata Prabowo, Senin (20/1/2020).

"Pembangunan kekuatan, beberapa masalah. Tapi dengan menteri-menteri lain kan," tambahnya.

Rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto itu selesai pukul 16.05 WIB.

• Terima Kunjungan Menlu Jepang, Jokowi Ajak Investasi di Kepulauan Natuna

Tegaskan Kedaulatan Indonesia

Saat ditemui seusai rapat, Prabowo menegaskan kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar.

"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar," kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (20/1/2020).

Prabowo menjelaskan harus ada upaya khusus mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut, termasuk menanam investasi.

"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," jelasnya.

Ia mengungkapkan ada kapal dari beberapa negara lain selain China yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.